DPRD Minta Gubernur Segera Copot Plt Kadistan

Editor: brindonews.com
Ketua DPRD Malut Kuntu Daud 

SOFIFI,BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Malut menilai apa yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Jabir Ibrahim wajib diberikan sanksi poncopotan jabatan. Sebab langkah yang diambil bisa berdampak hukum dan itu akan menyeret nama Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba yang menandatangani Surat Keputusan nomor: 623/KPTS/MU/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, penerima selaku pejabat pengelola keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan  pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.

Ketua DPRD Provinsi Malut Kuntu Daud kepada wartawan, Selasa (21/1/2020) mengatakan, Plt Kepala Dinas Pertanian Jabir Ibrahim jangan seenaknya mengganti posisi bendahara tanpa melalui prosedur. Dalam aturan penomoran surat keputsan  gubernur harus melalui Biro Hukum. Bukan dibuat sendiri oleh Plt Kepala Dinas.

“Sangat aneh seorang Plt Kepala Dinas menetapkan penomoran pada SK yang ditandatangani oleh gubernur,kata Kuntu keheranan.

Menurutnya, di birokrasi ada prosedur dan itu wajib dilaksanakan, dan Plt kepala dinas tidak memiliki hak untuk menetapkan penomoran yang berakitan dengan jabatan bendahara. Olehnya itu, Gubernur diminta segera mencopot Plt Kepala Dinas Pertanian Jabir Ibrahim dari jabatannya.

“Letak permasalahan diputusan atas dugaan SK gubernur yang dikeluarkan Dinas Pertanian (Distan) Malut tanpa diketahui Biro Hukum, harus diberikan sanksi keras. Bila perlu sampai pada pencopotan jabatan, tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba berjanji akan melakukan evaluasi jabatan Plt Kepala Dinas Pertanian Jabir Ibrahim, karena apa yang dilakukan sudah menyalahi aturan yang berlaku.“ Saya akan evaluasi yang bersangkutan,kata Gubernur beberapa waktu lalu. (an/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini