DMPPTSP Respon Rencana Pencabutan Ijin PT. Ara

Editor: brindonews.com
NIRWAN M. T. ALI

SOFIFI, BRN - Rencana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara mencabut  ijin pertambangan nikel PT. Alam Raya Abadi atau PT. Ara mendapat respon positif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Malut, Nirwan M. T. Ali mengatakan, menyangkut dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Ara, secara organisasi itu tugas DLH. Namun tetap berkoordinasi dengan DPMPSTP terkait pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan.

Apabila DLH sudah mengantongi bukti pelanggaran tersebut, kata Nirwan, DLH akan berkoorindasi dengan instansi teknis untuk menentukan apakah ada sanksi pencabutan ijin atau diterapkan saknsi lain. “DLH adalah instansi teknis yang mengetahui permasalahan lingkungan pihak perusahaan,” katanya, Senin (27/1).   

Kasi Penegak Hukum Lingkungan Hidup DLH Malut, Yusra H. Noho menyatakan, perusahan tambang nikel PT. Ara yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terbukti melanggar ketentuan sebagaiman tertuang dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan atau Amdal.

“Ketentuan dalam Amdal itu perusahaan harusnya bangun atau menyediakan sediment pond, bak atau kolam pengendapan.  Akan tetapi fakta di lapangan tidak ada,” terangnya.

Sediment pond diwajibkan untuk mensterilkan krom. Sediment pond yaitu mekanisme pemisahan material padat dari air sebelum di buang atau de lepas ke media lingkungan. Bukan hanya itu,  tidak memiliki ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan gedung penyimpanan bahan B3.
“Akibatnya perusahaan di berikan teguran untuk segera menyelesaikan kekurangan-kekurangannya,” katanya.

Dengan beberapa pelanggaran itu, DLH Provinsi Malut akhirnya mengelurkan surat teguran pertama dan meminta pihak perusahaan untuk segera menyelasikan apa yang belum dilakukan sesuai dengan isi dokumen Amdal. Meski begitu tidak di respon hingga jatuh tempo waktu yang diberikan 90 hari. (na/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini