Diduga Buat SK Gubernur Sepihak, Kadistan Terancam Sanksi Pidana

Editor: brindonews.com

Kepala Inspektorat Maluku Utara Ahmad Pubaya.

SOFIFI,BRN - Tindakan Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Jabir Ibrahim yang diduga membuat Surat keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara sendiri tanpa ada koordinasi dengan Biro Hukum Setda Malut ini, terancam kenah pidana. Pasalnya melanggar prosedur.

“ Kami akan minta keterangan kepala Biro Hukum Setda Malut, jika dalam keterangan nanti, Kadistan Malut tidak perna melakukan koordinaasi dengan Biro hukum, maka Kadistan akan kena sanksi, enta sanksi disiplin dan bisa juga kena pidana,”hal ini sampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya pada wartawan, senin (13/1/2020).

Purbaya mengatakan berdasarkan  hasil keterangan Kadistan saat diperiksa, mengaku SK gubernur Maluku Utara nomor tentang penetapan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, penerimah selaku pejabat pengelola keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan  pada dinas pertanian Provinsi Maluku Utara tahun 2020, itu langsung dibawah  Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba untuk di teken, dengan alasan bahwa harus dipercepat jika tidak berpengaruh pada pencaiaran anggaran, karena anggaran ini bersumber dari pusat.

” Menurut kadistan bahwa surat usulan SK itu sudah disampaikan ke Biro Hukum,tapi prosesnya lama, jadi Kadistan ambil langka draf SK itu dibawah langsung ke Gubernur Malut untuk ditandatangan, dengan alasan untuk percepatan pencairan dana dari pusat, namun SK itu belum ada nomor,”ujarnya.

Purbaya mengaku bahwa meskipun Karo Hukum sebagai pengadu, pihaknya berencana akan memanggil untuk diminta keterangan, untuk mengungkap permasalahannya,”kami periksa dulu karo Hukum, baru kami putuskan apa sanksi yang akan direkomendasikan jika terbuktu melanggar ketentuan,”tegasnya.

Sementara kepala Biro Hukum Setda Malut Faisal Rumbia saat dikonformasi wartawan mengaku bahwa masalah SK Gubernur Malut di Dinas Pertanian itu, tidak perna ada koordinasi dengan Biro Hukum Setda Malut, sehingga SK itu melanggar prosedur sehingga tidak sah.”kalau tidak masalah dengan SK itu kenapa saya harus buat aduan ke Inspektorat Malut, tapi karena melanggar prosedur, maka saya buat pengaduan untuk diselesaikan,”ujarnya.

Bahkan, menurutnya sampai saat ini, bentuk SK Gubernur Malut tidak perna melihatnya, ia mengaku bentuk itu SK itu dari media sosial sehingga dirinya langsung membuat aduan ke Inspektorat.”sampai saat ini kami tidak perna terimah surat usulan SK dari Dinastan Malut,”ujarnya.

Faisal menjelaskan secara prosedur bahwa setiap SK Gubernur, seluruh drafnya dibuat oleh Biro Hukum yang punya topoksi, selain itu itu jika ada produk hukum yang dikeluarkan harus ada prakoordinasi, namun itu tidak dilakukan.”tata naska Dinas sebagai ketentuan itu diatur jelas, untuk itu masalah SK gubernur Malut yang dibaut Kadistan itu salah prosedur, makanya saya akan sampaikan keterangan pada inspektorat,”bebernya.(el/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini