Tiga Balon Wali Kota Dianggap ‘Gugur’

Editor: brindonews.com
Diduga Anggaran Survei Jadi Penyebab

Ketua DPC PPP Kota Ternate, Fachri Bahmid (kanan) didampingi Muhlis Abas (kiri), Sekretaris DPC PPP Kota Ternate.
TERNATE, BRN - Sebanyak sebelas dari tujuh belas bakal calon kepala dan wakil kepala daerah mengikuti fit and proper test Tim Penjaringan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Ternate, Sabtu (21/12) malam. Pemaparan visi misi dipusatkan di Safirna Transito Hotel, Jalan Anggrek, Kota Baru, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.

Ketua DPC PPP Kota Ternate Fachri Bahmid mengatakan, dari sebelas nama bakal calon (balon) diantaranya delapan balon wali kota dan tiga wakil wali kota. Delapan nama itu diantaranya M. Tauhid Soleman, Ikbal Hi. Djabid, Mubin A. Wahid, Merlisa Marsaoly, Rivai Umar, M. Yamin Tawari, H. Sidik Dero Siokona, dan Iswan Hasjim.

“Sedangkan tiga nama balon wakil wali kota adalah Ridwan Dero, Syahrani Somadayo serta Iriansyah Tajuddin,” katanya. “Ada 6 panelis yang menilai mereka,” Fachri menambahkan.

Lakukan Perangkingan Balon

Fachri menjelaskan, 11 nama balon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan selanjutnya dilakukan perangkingan sebelum mengusulkan nama-nama ke dewan pengurus pusat atau DPP. Perangkingan berdasarkan hasil rekapitulasi nilai masing-masing kandidat dari semua panelis kemudian dilakukan pencocokkan atau singkronisasi verifikasi administrasi para kandidat.

Menurutnya, maksud dan tujuan proses skoring untuk menetapkan siapa di posisi wahid atau rangkin pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Hasil perangkingan akan diumumkan kalau sudah ada hasil pleno tim penjaringan berdasarkan nilai kumulatif masing-masing peserta kontestasi yang diputuskan tiap-tiap penilai.

“Paling lambat dua sampai tiga hari kedepan sudah ada hasil, karena batas waktu pemasukan nama-nama ke DPP pada 31 Desember 2019. Kemudian terhadap balon yang diusul ke DPP selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di tingkat pusat,” terang Fachri.

Empat Balon Dianggap Gugur

Partai berlambang ka’bah tersebut berhasil menjaring 17 bakal calon, meliputi tigabelas calon wali kota dan empat wakil wali kota. Dari jumlah itu empat diantaranya dianggap gugur karena diduga tidak menyanggupi partisipasi dana survei. Tiga balon kepala daerah (kada) yang dianggap gugur itu yaitu, Nuryadin Rachman, Muhammad Hasan Bay, Abdurahman Lahabato, dan Hasbi Yusup selaku balon 02.

Fachri bilang, partisipasi dana survei berkaitan dengan komitmen atau kesepakatan setiap kandidat yang mengikuti penjaringan. Kesepakatan atau pernyataan menyanggupi dan menyediakan partisipasi dana survei bukan berarti mahar politik, melainkan sesuai petunjuk pelaksanaan yang berkepentingan pada 2020.

Proses penjaringan menurut Fachri, ada hal-hal yang perlu diseriusi kandidat, salah satunya termasuk partisipasi dana survei. Poin kesepakatan yang terlampir dalam formulir pendaftaran ini ditandatangani kandidat yang akan berlaga tahun depan.

Selain menjadi tolak ukur atau barometer, survei elektalibitas merupakan salah satu syarat yang berikan DPP PPP kepada semua kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 nanti. “Namun dalam perjalanan hingga batas waktu pendaftaran 22 November 2019, hanya terdapat 8 balon wali kota dan tiga wakil wali kota berparisipasi menyanggupi sesuai dengan komitmen. Dan ini tidak ada kaitan dengan mahar politik,” kata Anggota Dewan Kota Ternate dua periode itu.

Sekretaris DPC PPP Muhlis Abas mengatakan, empat balon yang dianggap gugur bukan buntut dari tidak menyanggupi dana survei. Para pelamar disaring dalam tiga tahapan yaitu pengambilan dan pengembalian formulir sebagai tahap awal atau biasa disebut tahap administrasi, kedua adalah survie dalam rangka mengukur elektabilitas, dan ketiga adalah penyampaian visi misi.

Muhlis mengemukakan, dari tiga rangkaian tersebut tidak bisa dilepaspisahkan salah satunya. Bukan hanya sebagai pondasi dasar menyaring baik balon 01 maupun 02, melainkan menjadi parameter dalam menentukan siapa-siapa saja melanjutkan ke tahap fit and proper test.

“Kalau tahapan kedua (survei) tidak dipenuhi, maka tahapan berikutnya (ketiga) tidak bisa ikut, karena ini surat pernyataan. Pernyataan yang ditandatangani atas nama balon itu bersedia untuk berpartisipasi dalam rangka melakukan survei, karena ini kepentingan mengukur elektabilitas kandidat,” kata Ulis, begitu biasa Muhlis disapa. (brn)
Share:
Komentar

Berita Terkini