Tambang Bagaikan “Bom Waktu” di Maluku Utara

Editor: brindonews.com
 Penuis: TEGUH .RM. SH. MH.
Advokat/konsultan Hukum Pertambangan yang terhimpun di Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI). Ketua LBH AMPI. D.I. Yogyakarta dan Pengurus Peradi Bantul.

K
ekayan sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia terbilang sangat melimpah. Hampir seluruh wilayah kepulauan yang berada di nusantara  ini, memiliki kekayaan alam yang berada dalam perut bumi. Untuk mengelola sumber daya alam tersebut tentu tidak bisa menggunakan cara manual, namun dengan proses yang dinamakan pertambangan. Kendati demikian, adanya aktivitas pertambangan tidak jarang memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat terutama masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Di Indonesia sendiri pemerintah telah memutuskan mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel yang efektif mulai 1 Januari 2020. Pelarangan ekspor nikel yang dipercepat pemerintah dinilai merupakan momentum yang tepat karena kebutuhan pasar domestic. Disisi lain, sadar atau tidak sadar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah “bom waktu” Indonesia, terutama daerah-daerah penghasil tambang, termasuk Maluku Utara.


Isu tambang di Maluku Utara saat ini menjadi bahan pembahasan/kajian hampir di semua kalangan. Bahkan beberapa saat lalu muncul pemberitaan kekhawatiran akan dampak pertambangan. Pemberiaan itu dimuat/publikasi di salah satu media online daerah (kumparan) pada 19 Desember 2019 dengan judul “Pemerhati Khawatir Tambang  Di Malut Pengaruhi Sektor Perikanan”. Sekilas mengutip, banyaknya industri pertambangan di Maluku Utara (Malut) pangkal kekhawatirkan ini muncul, karena bisa memengaruhi sektor perikanan, salah satunya yang dinilai dapat berdampak adalah aktivitas pembuangan limbah tambang ke wilayah pesisir. 313 Izin usaha pertambangan (IUP) yang sebagian besar berorientasi atau bermuara kepesisir akan memberikan dampak buruk pada ekosistem perairan. Seperti terumbu karang, padang lamun, hingga mangrove dan pasti tidak luput terhadap sektor perikanan.

Dari urain di atas, merupakan bentuk nyata kecemasan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Sehingga menjadi pertanyan besar bagaimana kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan kecemasan pada masyarakat ?.

Jika dicermati, isi dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adanya penekan yang berorientasikan kepada  berbasis  perlindungan lingkungan. UU Minerba memiliki semangat dan tujuan yang sangat baik dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Terlihat dari Asas dan tujuan UU Minerba menyebutkan dalam Pasal 2; pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: (a). manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (b). keberpihakan kepada kepetingan bangsa; (c). partisitif, transparansi, dan akuntabilitas; (d). berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Cita-cita yang dibangun oleh pembuat undang-undang terkesan jauh dari  konflik yang akan timbul dari pertambangan. Selain itu Pasal 3 UU Minerba menjelaskan, negara berharap untuk mendapatkan dukungan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Regulasi terhadap aktivitas pertambangan sebenarnya cukup memberikan prokteksi yang baik. Harus disadari celah-celah atau potensi-potensi penyimpangan dalam penerapan regulasi selalu ada, namun ini menjadi tugas bersama dan butuh kesadaran bagi semua elemen untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan.

Selain itu, UU Minerba juga memberikan kewajiban pada pemengang IUP. Kewajiban tersebut di atur dalam Pasal 95 samapai Pasal 112. Tentu  kewajiban yang paling mendasar terhadap pemegang IUP, diharuskannya menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tentu tidak mengabaikan kewajiban dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Tidak berhenti sekadar kewajiban saja yang harus dipatuhi oleh pemegang IUP dan IUPK tetapi ada sanksi yang akan diterima ketika pemegag IUP tersebut tidak mentaatinya. Sanksi tersebut termuat dalam UU Minerba Pasal 151 - 157 untuk sanksi tersebut berupa sanksi administratif. Lebih lanjut lagi selain sanksi admisistratif, UU Minerba juga menerapkan sanksi pidana terhadap pemgang IUP yang lalai akan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 158 - 165 UU Minerba.

Dalam hal ini yang tidak kalah penting lagi yaitu, peran menteri ESDM, kepala daerah selaku instrumen pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan pertambangan.  Adanya kewengan yang dimiliki pemerintah agar pelaksanaan aktivitas pertambangan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan oleh negara. Kewenangan tersebut secara eksplisit jelas dalam UU Minerba Pasal 139-145, pemerintah dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyrakat. Bahkan dalam Pasal 151 ayat (2) secara tegas menyebutkan pemerintah dapat mencabut IUP.

Peran pemerintah memang diperlukan untuk lebih aktif, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Secara teori subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewjiban  (de drager van de rechet en plichent), baik itu manusia (naturlijke persoon), badan hukum (rechtpersoon), maupun jabatan (ambt), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (bekwaam) atau kewenangan (bevoegdhied) yang dimilikinya.

Oleh karenanya penegakan hukum dibidang pertambangan harus ditegakkan oleh pemerintah selaku yang memiliki kemampuan (bekwaam) dan kewenangan (bevoegdhied). Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah melakukan pengawasan dan penerapan sanksi. Karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan  sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan (Philipus M. Hadjon).

Terkait kekhawatiran masyarakat Maluku Utara yang timbul akibat aktivitas pertambangan, penulis berpendapat pemerintah harus berani mengambil sikap tegas untuk melakukan penegakan hukum administrasi negara di bidang pertambngan. Lakukan pengawaan yang benar. Berikan pembinaan bagi pelaku usaha pertambangan bahkan terapkan sanksi yang maksimal kepada pemegang IUP, yang tidak taat aturan. Jika hal tersebut tidak dilakukan pemerintah, kekhawatirkan dan kecemasan masyarakat Maluku Utara akan berwujud  keanyataan. Diibaratkan sebagai  sebuah bom waktuyang siap meledak dan sukar untuk dihentikan, sehingga mengancam ekosistem perairan Maluku Utara.
Share:
Komentar

Berita Terkini