|

Sertifikat Tanah Gratis Bagi Masyarakat Morotai

Sauasa penyerahan sertifikat tanah gratis oleh BPN Morotai. Acara dipusatkan di Aula Kantor Bupati Morotai, Selasa (3/12).
MOROTAI, BRN - Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai membagikan 5.500 sertifikat tanah kepada masyarakat, Selasa (3/12). Ribuah surat kepemilikan tanah itu dibagikan secara gratis.   

Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten  Pulau  Morotai, Syamsudin Abubakar menjelaskan, sertifikat tanah itu diberikan secara simbolis kepada 310 warga dari 7 desa di Pulau Morotai. Tujuh desa tersebut meliputi Desa Morodadi, Sabatai Tua, Sabatai Baru, Sabala, Momojiu, Leleo dan Lusuo.
“Ini gratis melalui Program Nasional Agraria atau Prona. Program pemdaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2019 oleh Kementerian ATR/BPN,” katannya.

Syamsudin dalam sambutannya meminta maaf kepada masyarakat. Dasar maaf ini menurut Syamsudin, karena pelayanan dirasa kurang maksimal lantara terkendala sumberdaya manusia. Di lain sisi, banyaknya kegiatan pertanahan di Kabupaten  Pulau Morotai yang tidak berimbang ketersediaan aparatur sipil negera di internal Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Morotai.

“Kita hanya punya 4 orang pegawai, sementara kebutuhan akan sertifikat tergolong tinggi, makanya kita mentambah pegawai sukarela. Berharap agar Pemerintah Morotai bisa membantu kepada masyarakat penerima sertifikat agar dimanfaatkan dengan baik sebagai modal dan usahan di kehidupan sehari-hari,” pintanya. 

Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma memgapresiasi langkah inovatif Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Percapatan PTSL ini bisa membantu menata sekaligus mengendalikan penguasaan lahan atau hak atas tanah.

Asrun berpendapat, PTSL bisa menekan angka praktik land grabbing (perampasan tanah). Para mafia pertanahan sering merampas tanah sesuka hati dengan dalil investasi atau pembangunan.

“Morotai ini pulau kecil, meski ada yang menyebutnya empat kalilipat luas Singapura. Namun perlu disadari, dengan luasan yang ada sudah mengurangi kawasan hutan dan kawasan koservasi. Itu belum dihitung kawasan yang sudah diploting untuk kawasan lain yang menjadi konsensi korporasi. Artinya, luas pemanfaatan tanah semakin sempit sehingga semua dituntut untuk bijak memanfaatkan tata ruang,” katanya. 

Asrun mengatakan, di 2020 nanti kurang lebih 2.500 sertifikat diterbitkan mencakup 7.500 bidang tanah nantinya diukur. Langkah ini diambil karena sebagian masyarakat tahun ini belum berkesempatan membukukan hak atas tanah karena terhalang kelengkapan berkas dan lain-lain.

“Karena itu masyarakat kiranya segera mempersiapkan berkas-berkas jauh-jauh hari.Ini kesempatan besar bagi masyarakat Morotai, melalui kesempatan baik ini kami juga mengimbau kepada perwakilan penerima sertifikat secara simbolik hari ini agar bisa mengabarkan kepada tetangga, sanak  saudara yang belum tahu info ini,” pintanya. (fix/red)
Komentar

Berita Terkini