|

Sembangi BPKP Malut, HMI Cabang Ternate Pertanyakan Sejumlah Kasus


TERNATE, BRN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate kembali melakukan gebrakan, kali ini mendatangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kamis, (12/12) pagi.

Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Ternate, Maruf Majid menjelaskan, kedatangan mereka di BPKP Malut dalam rangka melakukan audensi. Selain itu untuk mengetahui kebenaran atas dugaan korupsi pada TPK Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggara 2011, Penyalahgunaan Anggaran Belanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Halmahera Barat pada 2015, Penyalahgunaan ADD dan DD Fagudu kecamatan Sanana, Kepulauan Sula di 2016, Sidang Tipikor Penyalahgunaan Dana pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap satu RSUD Morotai 2015.

“Serta Sidang Tipikor atas Penyalahgunaan dana tunjangan kepala sekolah dan pengawasan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Halmahera Timur, Sidang Tipikor atas Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Morotai di Jakarta tahun 2015,” jelas Maruf usai andensi.

Sekretaris Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Ternate,  M. Hasan Basri mempertanyakan kinerja BPKP Perwakilan Malut sepanjang 2019. Dalam pertanyaannya Hasan menanyakan berapa banyak kasus yang direkomendasikan atau diserahkan ke penegak hukum.


Kepala BPKP Perwakilan Malut, Rizal Suhaili menjelaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertugas untuk mengawal akuntablitas keuangan pemerintah daerah.

Menurut Rizal, beberapa dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dipertanyakan Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Ternate, Maruf Majid sudah disampaikan ke penegak hukum. Diantaranya TPK Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggara 2011, Penyalahgunaan Anggaran Belanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Halmahera Barat pada 2015, Penyalahgunaan ADD dan DD Fagudu kecamatan Sanana, Kepulauan Sula di 2016, Sidang Tipikor Penyalahgunaan Dana pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap satu RSUD Morotai 2015.

“Dan Sidang Tipikor atas Penyalahgunaan dana tunjangan kepala sekolah dan pengawasan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Halmahera Timur, Sidang Tipikor atas Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Morotai di Jakarta tahun 2015,” kata Rizal menanggapi.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Malut, Ramli menambahkan, seluruh dugaan tipikor yang tertuang dalam hasil audit sudah di serahkan ke pihak penegak hukum. “Kami tinggal menunggu untuk di panggil memberikan keterangan pada saat persidangan kasus- kasus tersebut,” katanya.

Selain melakukan audit atas penyesuaian harga menurut Ramli, BPKP juga diberikan wewenang melakukan audit klaim maupun kerugian keuangan negara atau daerah. Selain itu, ada juga educatif action atau sosialisasi anti korupsi yang melibatkan masyarakat dan instansi pemerintahan.

“Karena itu harapan dari pihak BPKP Malut kepada HMI Cabang Ternate untuk sama-sama mengawal keuangan pembangunan di Provinsi Maluku Utara agar lebih baik dan efektif lagi kedepannya,” terangnya. (release)
Komentar

Berita Terkini