Reses Perdana, Sahril Tahir Gandeng KNPI dan OKP

Editor: brindonews.com


TOBELO, BRN - Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 untuk pertama kalinya melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing di Pemilu 2019. Selama reses anggota dewan akan menyerap aspirasi masyarakat, utamanya menyangkut usulan.

Seperti dilakukan Sahril Tahir. Wakil rakyat periode 2019-2024 ini melakukan reses di daerah pemilihan II Halmahera Utara-Morotai. Dalam penjaringan aspirasi masyarakat perdana ini Sahril menggandeng KNPI Halut, OKP, advokad, maupun mantan Anggota DPRD Halut.

Dalam penyampaiannya Sahril menjelaskan, reses atau penjaringan aspirasi bertajuk Bacarita Halmahera Utara di Cafe Jarod Tobelo, merupakan bagian penting bagi setiap anggota dewan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tahapan ini DPRD selain bersifat wajib, segala aspirsi atau keluhan yang diutarakan masyarakat akan dijadikan pokok pikiran  anggota dewan untuk kemudian dimasukkan dalam penganggaran. “Buah pikiran dan aspirasi yang masuk akan ditampung dan akan diperjuangkan di tahun anggaran selanjutnya,” kata Sahril, Rabu (18/12) kemarin.


“Disisi lain  kerja anggota dewan juga diamanatkan dalam undang-undang, kalau anggota tidak turun reses berarti dia lalai apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang,” Sahril menambahkan.

Ketua DPD Gerindara ini mengatakan, acara Bacarita Halmahera Utara kali ada enam poin yang menjadi prioritas pembahasan, yaitu ijin tambang, pendidikan, human traficking, penanganan HIV/aids, lingkungan (limbah pertambangan) dan digagasnya forum aspirasi KabupatenHalut dan Pulau Morotai.

Menurutnya, reses merupakan salah satu pintu masuk bagi masyarakat menyampaikan usulan terhadap berbagai pembangunan kepada anggota dewan. Tugas anggota dewan selanjutnya untuk menyampaikan ke pemerintah agar dijadikan program di tahun akan datang.

Sumito H. Tengku Ali, salah satu warga Desa Gorua, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara menyentil soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sumito mengatakan, naiknya iuran BPJS Kesehatan perlu disikapi Anggota DPRD Malut. Baik dewan provinsi maupun Kabupaten Halmahera Utara (Halut) paling tidak atau minimal memerhatikan nasib masyarakat tidak mampu dari sisi pelayanan kesehatan.
“Contoh kasus di salah satu desa di Loloda Kepulauan. Dengan minimnya pelayanan kesehatan sehinga pasien harus dilarikan ke Rumah Sakit Tobelo untuk mendapat perawatan medis,” kata Sumito.

Berbeda dengan Sumito. M. Yusmin Syawal justru memilih menyinggung isu pertambangan di Halut. Yusmin mengatakan, dampak negatif akibat pertambangan sepatutnya dipikirkan baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Halut maupun DPRD Malut.

“Pemerintah harus tolak perusahan tambang yang masuk di Halut, karna ini akan berdampak pada masyarakat. Pemerintah juga harus mencabut semua ijin pertambangan  di Halut. Ini butuh peran DPRD,” katanya.

“Baik pemprov aaupun kabupaten harus sinkron, jangan provinsi bilang lain kabupaten bilang lain. Halut ini paling cocok untuk  lahan produktif,” Sumito menambahkan.

Isu BPJS dan pertambangan menampik bagi Sadikin Teki. Alumnus Hukum Unkhair ini meminta DPRD Malut ataupun kabupaten berperan aktif pada nilai jual kopra dan nasib nelayan. Menurutnya, harga kelapa dalam atau kopra di Malut terutama di Halut selain belum stabil, juga tak kunjung merangkak naik ke taraf menjanjikan. (Mar/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini