Masyarakat Lingkar Tambang Tidak Dihadirkan dalam Pembahasan Amdal PT TBP

Editor: brindonews.com
Surat Pernyataan Dinilai Ganjal

Citra Sungai Akelamo Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Pulau Obi, Halmahera Selatan. Sungai ini masuk dalam IUP PT. TBP.  Foto sungai ini di ambil menggunakan fitur Sas Planet.
TERNATE, BRN - Komisi penilai analisis dampak lingkungan atau AMDAL Provinsi Maluku Utara melakukan rapat teknis bersama PT. Trimega Bagun Persada, Senin (23/12) kemarin di Grand Dafam Hotel. Rapat tersebut tidak ada satupun keterwakilan masyarakat lingkar tambang.

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara, Wajihuddin Fabanyo mengatakan, ketidakhadiran atau tidak terwakilinya masyarakat lingkar tambang terutama masyarakat Kawasi, Kecamatan Obi sesuai surat pernyataan Pemerintah Desa Kawasi yang ditandatangni sekretaris desa, Frans Datang.

Menurut Wajihuddin, dalam surat itu ada tiga poin yang disepakati. Pertama, masyarakat setempat tidak bisa menghadiri sidang pada 23 Desember 2019 mengingat akan dilaksanakannya perayaan natal besar 22-25 Desember 2019. Kedua, masyarakat bersepakat bahwa yang menghadiri sidang pada 23 Desember 2019 dapat mewakili seluruh komponen masyarakat, dan ketiga adalah, masyarakat Kawasi mendukung dilanjutkan sidang AMDAL PT. Trimega Bagun Persada atau PT. TBP pada 23 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa tetap dilakukan sidang khusus yang menghadirkan perwakilan masyarakat dalam waktu yang nantinya akan disepakati.

“Surat kita bacakan tadi sebelum acara pembukaan sidang amdal komisi.  Bahwa masyarakat beralasan belum sempat hadir karena tanggal atau harinya bedekatan dengan hari natal besar, maka kami diminta ada kesempatan waktu  untuk dikondisikan buat forum komisi setelah natal,” kata Wajihuddin yang juga ketua komisi AMDAL itu.

Sekretaris Desa Kawasi, Frans Datang dikonfirmasi tidak tahu_menahu soal sidang ANDAL PT. TBP pada senin kemarin. Dia mengatakan, benar adanya sidang tersebut namun pelaksanaannya pada 6 Januari 2020. “Minta kase (kasi) undur di 6 Januari, karena torang (kami) ini ada menghadapi sibuk natal dan tahun baru. Jadi kami sepakat tanggal 6 baru bisa sidang andal,” katanya.

Pantauan brindonews.com, hadir dalam sidang tersebut Camat Kecamatan Obi Induk, Abukarim La Tara, pihak perusahaan dan konsultan serta peserta laiinya. Masukan dari peserta banyak menyoroti  pentingnya  pihak investor memberdayakan masyarakat pemilik hak ulayat. Masyarakat  ring I harus menerima dampak positif selama melakukan kegiatan produksi. Terutama,  dalam  rapat tersebut, peserta membahas tentang pentingnya  program AMDAL.

Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan diatur dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pedoman ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan amanah dari Pasal 9 ayat (6) Permen 27 Tahun 2012 dan memberikan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 Per 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

Pelibatan masyarakat bertujuan mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan serta dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Abukarim La Tara, Camat Kecamatan Obi Induk mengatakan, kehadirannya bukan mewakili komponen masyarakat sebagai surat yang ditandatangani Frans Datang. Dia menyebut hadir karena undangan atas pemerintah kecamatan. “Bukan atas nama mewakili masyarakat. Saya diundang secara person,” terang camat saat disambangi di lokasi acara.

Abukarim bilang, ada beberapa pokok dampak lingkungan secara langsung disampaikan pada kesempatan itu. Dampak primer tersebut bagi dia bukan hanya mengancam keberlangsungan keaneragaman hayati atau biodiversitas saja, melaikan dampak lain-lain pun ikut terganggu. “Menyangkut itu [ketidakhadiran masyarakat] saya tidak mewakili masayarakat, saya juga karena dapa [dapat] undangan dari mereka. Soal keterwakilan itu nanti tanya mereka [pihak perusahaan],” katanya.

Abukarim menyatakan, surat pernyataan yang di tandatangani sekretaris desa (sekdes) terdapat kejanggalan. Alasannya karena surat itu tidak di tandatangani kepala desa. Kendati bagitu, Abukarim tak mau menyalahkan siapa-siapa. “Ini kan mereka [perusahaan] mau bikin kegiatan amdal, yang rencananya akan dibuat di Labuha, Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan,” katanya.


Surat pernyataan yag ditandatangani Sekdes Kawasi, Frans Datang.
Manager Lingkungan PT. TBP, Iwan Syahroni disambangi tak banyak buka mulut. Iwan mengatakan, setiap publikasi informasi menyangkut perusahaan harus mendapat persutujuan dari Ani, Bidang PR PT. TBP. “Ibu Ani tidak sempat ikut sidang hari ini,” katanya.

PT Trimega Bangun Persada atau PT TBP merupakan perusahaan pemasok umpan bijih nikel, bersama PT Gane Permai Sentosa (PT GPS), dan PT GTS. PT TBP wilayah operasinya di Desa Kewasi, sementara PT GPS di Desa Baru Jikodolong, Kawasi dan Baru Tabuji Laiwui, sedangkan PT GTS di Desa Fluk Kecamatan Obi. Ketiga perusahaan atau sub kontraktor ini masuk dalam daftar Harita Nickel Group.

Naswan Hidlia, salah satu masyarakat lingkar tambang menilai, apa yang dilakukan pihak Harita Grub dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Maluku Utara seolah sepihak. Tidak diundangnya masyarakat atau desa-desa lingkar tambang menadakan tidak transparansi oleh perusahaan terhadahap masyarakat. “Kami menduga ada perselingkuhan antara perusahaan dan dinas lingkungan hidup,” kata Naswan dikonfirmasi senin kemarin.

Menurutnya, pertemuan pembahasan andal di Grand Dafam 23 Desmeber kemarin tanpa sepengetahuan masyarakat lingkar tambang, termasuk warga Kawasi. Sesuai hasil konfirmasi di beberapa masayarakat Kawasi, pembahasan amdal justru dilaksanakan pada 6 Januari 2020 di Labuha bukan di Ternate.

“Kami juga kemarin mengkonfirmasi di Pemerintah Desa Soligi dan masyrakat mereka juga tidak tau tentag kegiatan. Ini artinya bahwa kegiatan tersebut semua masyarakat tidak tau. Desa Soligi adalah desa tetangga Kawasi dan masuk desa lingkar tambang,” tandasnya.

Alwi La Masinu menilai, ada keganjilan dalam pembahasan amdal tersebut. Penilaian itu menurut dia, karena baik komisi penilai amdal dan pihak perusahaan tidak melibatkan delegasi pemerintah desa atau masyarakat lingkar tambang.

“Yang seharunya ada masing-masing keterwakilan dari lingkar tambang tanpa kecuali. Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan amdal juga diatur dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,” katanya.

Menurut Alwi, dalam penilaian tidak hanya melibatkan komisi penilai. Keterlibatan stakeholder terutama masyarakat lingkar tambang dipandang perlu ikut terlibat. Amdal bagi dia, berisi berbagai aktifitas pengelolaan lingkungan berdasarkan dampak yang akan ditimbulkan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 junto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 sampai 3.

“Di ayat 1 itu setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup di ayat 2. Sedangkan di ayat itu, setiap orang berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup,” kata Alwi mengutip bunyi ayat Pasal 5. (tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini