|

Inspektorat Temukan Dugaan Kejanggalan pada Fisik Kantor DPRD

Marwanto: Beberapa Item Pekerjaan Sudah Rusak

Marwanto P. Soekidi
MOROTAI, BRN - Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai rencananya membawa dugaan ketidaksesuaian pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pulau Morotai ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Rencana itu menyusul pihak inspektoral menemukan kejanggalan pada bestek pembangunan.

Kepala Inspektorat Morotai, Marwanto P. Soekidi menjelaskan, fisik kantor yang kini dijadikan Kantor Bupati Morotai dan ditempati itu disinyalir bermasalah. Sebagian bangunannya sudah rusak, mulai dari plafon, salinitasi, kemipaan, dan jaringan listrik.

“Kondisi kantor yang bermasalah ini membuat Pemerintah Kabupaten Morotai berencana membawa persoalan ini ke pihak kejaksaan. Surat tugas sudah kami terbitkan, sementara masih proses pemberian data informasi. Kami juga sudah koordinasi sama pak bupati kalau memang data tidak lancar maka akan ditangani langsung oleh kejaksaan,” katanya, Senin (2/12). 

Marwanto menyatakan, proyek yang dikejakan empat kontraktor tersebut harus ditangani. Keempat kontraktor ini selain bertanggungjawab, item pekerjaan plafon, atap bangunan dan pengadaan sarana lainnya seperti listrik dan air ditemukan tidak sesuai.

“Karena seperti yang diketahui, atap dan plafon bangunan sudah rusak. Untuk di periksa ini nanti, kita lihat yang jelas plafon ini kena, karena sudah banyak kerusakan. Terus salinitasi, kemipaan, listrik juga sering mati. Jadi  dari empat kontraktir ini yang akan di periksa, ini tergantung,” katanya.

Marwanto menyebut, pemeriksaan juga dilakukan pada kondisi bangunan. Kualitas beton baru bisa dicek kalau alat pendeteksi bangunan sudah ada. “Karena jika dilihat fisik bangunannya banyak yang sudah retak, padahal gedung ini masih tergolong baru. Nanti kita teliti semua kontraknya minta keterangan progresnya bagimana,” katanya.

Untuk memastikan bangunan bermasalah atau tidak, harus digunakan alat pedeteksi bangunan. Alat ini bisa diketehaui bangunnya bermasalah atau tidak. “Saya yakin para kontraktor tidak main-main lagi karena bisa di deteksi lewat alat dan bupati sudah menyetujui untuk pembelian alat itu di 2020,” sambungnya.

Pihak kontraktor belum dimintai tanggapan, hal yang sama kepada Ketua DPRD Pulau Morotai. Hingga berita dipublis, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan. (fix/red)
Komentar

Berita Terkini