|

Desak Gubernur Cabut Ijin Operasi PT ARA

Iskandar Idrus, Anggota Komisi III DPRD Malut 


SOFIFI,BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut meminta gubernur untuk segera mungkin mencabut ijin perusahan Tambang Nikel PT ARA yang saat ini beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Desakan ini muncul karena PT ARA menggunakan  Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) miliki PT Mandiri Jaya Lestari. 

Anggota Komisi III DPRD Malut Iskandar Idrus kepada wartawan via handphone Rabu (18/12/2019) mengatakan,  yang beroprasi PT ARA tetapi Amdalnya milik perusahan lain itu sudah kategori illegal. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 22 tentang Amdal ayat 1 setiap usaha dan tau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal.

Selain tidak memiliki amdal, PT ARA juga harusnya membuat sedimenpon, padahal dalam isyarat undang-undang setiap perusahan tambang wajib membuat sedimenpon dal aktivitas penambang nikel yang ada di Halmahera Timur. Akan tetapi faktanya tidak ada.
“ Masa perusahan tambang Nikel tidak memiliki Amdal dan Sedimenpon ini sangat aneh”, katanya. 

Olehnya itu gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk segera memerintahkan kepada instansi tehknis yakni dinas ESDM, BLH dan Perijinan untuk segera mencabut,karena perusahan tersebut tidak memiliki leglitas dokemn pendukung.
  
Sebelumnya,  Kasi Penegak Hukum LH dan juga PPNS Dinas Lingkungan Hidup, Yusa H. Noho mengatakan, PT ARA sudah melanggar apa yang tertuang dalam dokumen Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) yang seharusnya di bangun sedimenpon akan tetapi fakta dilapangan tidak ada,  di Sedimenpon itu juga di wajibkan untuk mensterilkan krom setelah itu di buang ke media lingkungan dan juga tidak memiliki ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah b3, juga tidak memiliki gedung penyimpanan bahan B3, akibatnya PT ARA diberikan teguran untuk segera di selesaikan kekurangan-kekurangan.

Dengan beberapa pelanggaran tersebut, DLH Provinsi Malut akhirnya mengelurkan surat teguran dan meminta kepada pihak perusahan untuk segera menyelasikan apa yang belum dilakukan sesuai dengan isi dokumen Amdal.

Lanjut dia, surat teguran tersebut PT ARA di berikan waktu 90 hari untuk segera mungkin dilakukan teguran-teguran tersebut. Meski begitu PT ARA wajib melaporkan progres-progres yang ditindak lanjuti, akan tetapi sampai saat ini belum di laporkan progresnya seperti apa perkembanganya.(ces)
Komentar

Berita Terkini