|

Demo Jilid III, Masa Aksi Pertanyakan Status Tersangka Vitalisa

Foto Anak Sula saat demonstrasi di depan Ditreskrimsus Polda Malut. Nampak salah seorang masa aksi memegang sebuah atribut bertuliskan "KAPOLDA TELAH MENGOTORI ASPIRASI RAKYAT SULA". 
TERNATE, BRN - Sejumlah masa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Anti Korupsi (Anak) Sula kembali menyuarakan dugaan tindak pidana korupsi peningkatan ruas jalan Manaf-Wainib, Kepulauan Sula, Rabu (4/12). Dasar demonstrasi ini buntut dari lambatnya penanganan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara (Ditreskrimsus Polda Malut).

Koordinator aksi, Mursil Leko menyatakan, pekerjaan peningkatan ruas jalan Manaf-Wainib, Kepulauan Sula memakan anggaran senilai 2,2 milyar rupiah. Pemenang tender hanya merealisasi Rp1,4 milyar dan itu proresnya hanya penggusuan badan jalan. “Masih ada dikisaran Rp1.485.082.797 diduga fiktif. Kasus ini sudah dilaporkan ke Subdit III Ditreskrimsus Polda Malut pada Maret 2019 lalu, tapi hingga akhir tahun ini progres sudah sampai dimana kami belum tahu. Kami menduga ada main mata antara penyidik dan para oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini,” katanya.

“Nomor laporan polisi tertanggal 4 Maret 2019 dengan nomor: Li/02/III/2019/Ditreskrimsus Polda Malut,” kata Mursil menambahkan.

Ruas jalan sepanjang 6,2 kilo meter itu menurut Mursil, dikerjakan secara swakelola berdasarkan surat keputusan dengan nomor:760/11.a/KPTS/DPUPRKP-KS/III2018 tertanggal 2 Mei 2018. Kesepakatan anggaran dalam keputusan senilai Rp1.485.082.797 dan Vitalisa Ongirwalu ditunjuk sebagai tim swakelola. “Padahal si Vitalisa ini orang pihak kedua yang ikut menandatangani surat kontrak,” katanya.

Spanduk bertuliskan "copot jabatan kapolda jika tidak menuntaskan kasus Jalan Manaf-Wainib" dibentang di depan Kantor Ditreskrimsus Polda Malut, Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.
Selain alasan lambatnya penanganan, masa aksi menilai progres penanganan perkara seolah tidak ada titik terang dan terkesan jalan ditempat. “Waktu kita lapor pada Maret lalu, penyidik bilang sudah ada gelar perkara dan si Vitalisa statusnya sebagai tersangka. Namun sampai sekarang tidak titik terang,” kata Sahwan Sapsuha, salah satu orator saat diwawancarai usai demo.

Sahwan mengatakan, maksud ketengan mereka yang ketiga kali ini meminta kejelasan penyidik di Subdit III Ditreskrimsus Polda Malut. “Kami tetap kawal kasus ini,” tandasnya, sembari menegaskan, aksi yang dilakukan Anak Sula tersebut tidak bermuatan politik atau ditunggangi para elit politik.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Malut, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Adip Rojikan dikonfirmasi di ruang kerjanya tidak banyak berkomentar. Adip mengatakan, menyangkut kasus tersebut masih ditangani penyidik terkait. “Kalau soal itu konfirmasi saja kesana (Ditreskrimsus Polda Malut),” katanya.

Direktur Reskrimsus Polda Malut, AKBP Alfis Suhaili mengatakan, proses penanganan kasus tersebut  masih menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut. “Penyidik sedang minta hasil audit investigasi,” katanya.

Sekedar diketahui, pekerjaan yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepulauan Sula ini sudah dilaporkan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri). Dasar tembusan ini karena dinilai pananganan perkaranya jalan ditempat. (brn)
Komentar

Berita Terkini