|

Demo Gojek, Masa Aksi: ‘Pemkot Hanya Bisa Bernyanyi Lagu Lama’

Masa berkumpul mendengarkan penjelasan Asisten II Setda Pemkot Ternate, Bahtiar Teng. Dalam penyampaiannya Bahtiar menyampaikan permohonan maaf Burhan Abdurahman ,yang tidak sempai menemui masa aksi karena sedang keluar daerah. Bahtiar juga berjanji akan memfasilitasi tuntutan para pendemo agar secepatnya bertemu dengan Burhan Abdurahman membicarakan menyangkut izin operasi gojek maupun grab di Kota Ternate.

TERNATE, BRN - Pengendara ojek pangkalan atau konvesional dan supir mobil rental menggelar demonstrasi sebagai penolakan terhadap hadirnya ojek online atau gojek dan grab, Senin (16/12). Menurut masa aksi, hadirnya kendaraan online tersebut selain mengurangi pendapatan, juga dinilai tidak mengantongi ijin.

Masa unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Forum Analisis Penerapan Hukum Sopir Angkot dan Ojek Pangkalan (AFAPHSA-OP) Kota Ternate mendatangi Kantor RRI Ternate sekira pukul 08.00 WIT pagi, kemudian melanjutkan ke Kantor DPRD sekira pukul 10.00 WIT, dan terakhir di depan Kantor Wali Kota Ternate sekira pukul 13.00 WIT siang.

Peserta aksi yang diperkirakan mencapai ratusan itu menuntut tiga hal, yaitu menolak keras terhadap masuknya grab dan gojek di Ternate, meminta Pemeintah Kota (Pemkot) Ternate menata terhadap supir angkot dan ojek pangkalan, dan mempertanyakan status hukum atas beraktifitasnya gojek dan grab di kota bermotto bahari berkesan itu.

Zainul Rahman, Anggota DPRD Kota Ternate saat menemui masa aksi. 
Igal puangsana, Koordinator aksi mengatakan, penolakan itu buntut dari ketidaknyamanan. Maksud mempertanyakan hukum atas aktifitas gojek dan Grab menyusul simpangsiurnya pemberian ijin oleh pemerintah.

“Kalaupun ijinnya sudah ada kami minta untuk pemerintah membuktikan itu, ini agar bisa dipelajari apa-apa saja kekurangannya. Kalaupun ada kekurangan, kita bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Kira-kira legal standing hukumnya begitu,” begitu Igal menjelaskan saat berdiskusi dengan Asisten II Setda Kota Ternate Bahtiar Teng, perwakilan pemerintah menemui masa aksi di depan kantor wali kota.

Igal menyatakan, demo yang dilakukan itu merupakan aksi damai dan tidak ada kepentingan atau ditunggangi pihak lain. Ini murni mengawal dan membawa aspirasi pengendara konfensional, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan. “Sekali lagi saya katakan ini aksi damai dan tidak ada yang menunggangi kami,” tandasnya sembari membacakan duakalimat syahadat di balik pengeras suara.

Supriyadi Hamisi, salah satu orator, meminta kepada instansi terkait memberhentikan aktivitas gojek dan grab. Permintaan ini dinilai pantas karena tidak mengantongi izin operasi.

Menurutnya, pangkal penolakan tersebut hanya bermaksud menyuarakan aspirasi baik ojek maupun angkot pangkalan. “Karena adanya kedua kendaraan online ini memengaruhi pendapatan mereka. Kami hanya mencari titik temu, sehingga kedua belapihak tidak saling merugikan,” terangnya.

Menyangkut aktifitas gojek dan grab  diakui Supriyadi pernah dilakukan dialog beberapa pekan sebelumnya di Duafa Center, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Hadir dalam dialog itu Pemkot Ternate, perwakilan Polres Ternate dan instansi terkait. “Namun selesai dari situ masalah ini didiamkan begitu saja, dan tidak ada tindakan apa-apa dari pemerintah maupun instansi terkait,” kata Supriyadi menanggapi tanggapan Bahtiar Teng. “Ini lagu lama teman-taman,” sambungnya.

Bahtiar Teng menyebut, aktifitas gojek dan grab di Ternate secara hukum belum memenuhi syarat hukum untuk beroperasi. Pengakuan yang disampaikan dihadapan masa aksi ini setelah dia mengonfirmasi dinas perhubungan menyangkut izin opreasi.
“Dari dinas perhubungan bilang bolom (belum) ada ijin. Maka itu harus diselesaikan masalah inisehingga aspirasi ini akan disampaikan ke Wali Kota Ternate,” kata Bahtiar didampingi Asisten III Kota Ternate, Thamrin Alwi bersama Kapolres Ternate, AKBP Azhari Juanda.
Agar buntut masalah cepat selesai, Bahtiar meminta kepada masa aksi memberikan waktu untuk berkoordinasi dengan Burhan Abdurahman, Wali Kota Ternate. Dasar permintaan tersebut agar menentukan kapan waktu yang efektif untuk dilakukannya pertemuan bersama perwakilan pendemo, pihak gojek maupun grab dan pemerintah.
Hari Kamis (18/12) nanti akan diadakan pertemuan dengan teman-teman ojek pangkalan dan gojek serta grab, tapi tidak semua dihadirkan untuk membahas masalah ini agar supaya tahu pasti tentang status hukumnya seperti apa, setelah itu baru diambil keputusan seperti apasehingga tidak merugikan kedua belapihak,” katanya. (brn)
Komentar

Berita Terkini