BPS Ekspos Data Strategis Kabupaten Morotai

Editor: brindonews.com
SUASANA ACARA EKSPOS DATA STRATEGIS KABUPATEN PULAU MOROTAI
MOROTAI, BRN - Badan Pusat Statistik (BPS) Morotai melakukan ekspos data strategis Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (5/5/2019). Diantarnya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Ketenagakerjaan.

Tujuan pelaksanaan ekspos data adalah memaparkan data-data statistik Kabupaten Pulau Morotau kondisi Tahun 2019. Data-data yang bersifat strategis dipaparkan dan disertai penjelasan bagaimana memaknai indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Morotai kedepan.

Kepala BPS Morotai, Heru Agung Santoso menjelaskan, baik data primer maupun sekunder mempunyai tugas penting dalam menyajikan hasil dari pengumpulan data. Sukses tidaknya kegiatan statistik bergantung pada dukungan seluruh komponen pemerintah maupun masyarakat di daerah.

Menurut Heru, statistik merupakan potret kondisi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk data yang mampu memberi daya dukung terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Morotai saat ini dan ke depan. “Dengan data yang akurat, maka kesejahteraan masyarakat akan terangkat,” katanya. 

Menyusun dan mempublikasi termasuk salah satu kewajiban BPS di level daerah. Memiliki peran yang sama untuk menyusun publikasi data dalam angka 2019 dan beberapa data publikasi lainya, yang dapat dijadikan refrensi pemerintah daerah membuat perencanaan pembagunan di Kabupaten Pulau Morotai

“Kami melakukan entri data hasil pengumpulan ke media komputer serta melakukan editing. Kemudian menganalisis serta diseminasi atau penyebarluasan hasil penyusunan ke berbagai pihak dan sampai pada tahap evaluasi,” katanya. “Data Kabupaten Pulau Morotai Dalam angka 2019, kami juga sudah merilis beberapa publikasi lainya selama tahun ini,” sambungnya.

Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Morotai, Muhamad M. Kharie mengatakan ada beragam data statistik, baik sumbernya dari BPS sendiri maupun dari organisasi perangkat daerah atau OPD serta instansi terkait lainnya. 

“Untuk mendapatkan data yang komprehensif, maka diperlukan sumber data dari berbagai instansi,” kata sekkab saat dipercayakan membaca sambutan Benny Laos, Bupati Pulau Morotai.

Muhamad mengemukakan, BPS sebagai salah satu pusat rujukan statistik, mengumpul data, menyusun hingga publikasi. Proses pengumpulan data sangat mungkin ada perbedaan data masing-masing OPD. Penyebab perbedaan data dimungkinkan beda konsep definisi yang dipakai saat pengumpulan data.

“Karena adanya perbedaan konsep definisi itu, maka sebenarnya tidak ada data yang salah. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita akan menggunakan data tersebut, yaitu disesuaikan dengan tujuan pemanfaatan data. Misalnya pada tataran makro dan pembuatan kebijakan, maka rujukannya bisa menggunakan data BPS,” kata Muhamad mencontohkan. 

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Serta berada satu rumpun urusan pemerintahan dengan komunikasi dan informatika.

Acuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pada undang-undang ini dimana statistik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu statistik dasar, sektoral dan khusus. “Statistik dasar diselenggarakan BPS, sedangkan sektoral melekat di instansi pemerintah,” katanya. 

“Dalam perencanaan pembangunan, data statistik sangat diperlukan. Oleh karena itu, data yang akurat dan teratur  diharapkan bisa menghasilkan perencanaan pembangunan tepat sasaran,” tambahnya. (fix/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini