BPK Periksa Kinerja Lima Pemerintah Daerah

Editor: brindonews.com
M. Ali: Perlu Ada Perbaikan Pendidikan dan Kesehatan.

M. Al Ali Yasin saat menerima LHP dari BPK Perwakilan Malut
TERNATE, BRN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada  lima pemerintah daerah Jumat pekan kemarin. Lima pemerintah daerah yang menerima LHP semester II tahun 2019 itu diantaranya Pemerintah Provinsi  Maluku Utara (Pemprov Malut), Pemerintah Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Pulau Morotai dan Halmahera Timur.

Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara (Malut), M. Ali Asyhar mengatakan, penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut dipusatkan di Gedung BPK Perwakilan Malut. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektifitas pengelolaan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengelolan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.

“Hasil pemeriksaan atas pengelolaan bidang pendidikan pada Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bahwa upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada tahun anggaran 2016/2017, 2017/2018 kemudian di 2018/2019 tidak efektif,” kata M. Ali.

Sedangkan di bidang kesehatan, Pulau Morotai sudah cukup efektif mengelolah dana kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018.  Semester I tahun 2019, simpulan pemeriksaan atas pengelolaan bidang kesehatan pada Pemkab Kepulauan Sula, disimpulkan kurang efektif.

“Dan untuk pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemkab Halmahera Timur, BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah,” katanya.

M. Ali meminta para kepala derah yang menerima LHP semester II tersebut segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimanana dimuat dalam hasil laporan keuangan daerah. Perihal tindaklanjut ini menurut dia sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Mewajibkan setiap pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Malut. Jawaban atau penjelasan tentang tindaklanjut rekomendasi paling lambat 60 hari sejak laporan diterima. Dan untuk pejabat yang tidak menindaklanjuti dapat dikenakan sanksi,” katanya.

M. Al Ali Yasin, Wakil Gubernur Malut, menjelaskan, apa yang telah disampaikan kepala BPK Perwakilan Malut itu merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah atau pemda. Secara keseluruhan pemda dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

“Khusus untuk Pemprov Malut, terkait dengan peningkatan kualitas pebelajaran melalui penguatan jaminan mutu pendidikan yang tidak efektif tersebut, kami akan berupaya untuk membenahinya,” kata wagub.

Mantan Bupati Halmahera Tengah ini dalam kesempatan itu menyentil soal banyaknya aset daerah yang belum di data dengan baik. “Sehingga itu menjadi temuan BPK. Masih beberapa daerah yang belum mendapat opini WTP. Olehnya itu kami berharap kedepannya semua pemda lebih baik lagi dalam mengelola keuangan, sehingga secara keseluruhan daerah Malut mendapat WTP, agar bisa mendapat dana insentif dari hasil WTP tersebut,” katanya. (ces/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini