Aksi Protes Kekerasan Polisi, Wartawan: Kata “maaf” Bukan Penyelesaian Masalah

Editor: brindonews.com
Alfajri saat berorasi di depan Polres Ternate. Nampak dua orang wartawan lainnya menunjukkan poster atau pemlet berisi tulisan sindiran.
TERNATE, BRN - Puluhan wartawan menggelar aksi di depan Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dan Kepolisian Resot atau Polres Ternate, Senin (30/12) pagi. Aksi ini akibat dari pemukulan oleh oknum brimob terhadap Yasim Mujair, jurnalis media online KabarMalut.co.id pada Jumat kemarin.

Dalam aksi ini, para jurnalis dari berbagai media massa itu mengecam aksi kekerasan yang dilakukan MRI alias Reza,  oknum Brimob Palapa II di satuan Brimod Polda Malut. Para jurnalis juga membawa poster-poster bernada sindiran terhadap oknum kepolisian. Mereka juga menyinggung pewarta bukan sumber malapetaka, melainkan hanya pencari informasi atau berita.

Munawir Yakub, pimpinan redaksi media daring brindonews.com, dalam orasi menyatakan, aksi solidaritas bertujuan untuk mengingatkan bahwa pers memiliki kebebasan yang dijamin dalam undang-undang. Sehingga tidak semestinya aparat bertindak semena-mena terhadap jurnalis.



“Beragam kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan aparat kepolisian belum juga mampu mengubah keadaan. Sudut pandang yang salah dari para oknum membuat wartawan kerap kali menjadi korban pemukulan,” ujar Khoces, sapaan akrab Munwair di depan Polres Ternate.

Alfajri mengatakan, jika jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga jurnalis yang bertugas wajib dilindungi, bukan malah mendapatkan kekerasan maupun intimidasi.

Menurutnya, tugas jurnalis dan polisi hampir sama mirip. Polisi bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat, sedangkan jurnalis adalah menyajikan infromasi atau berita yang tak lain itu kinerja-kinerja polisi. Alfajri menyatakan, bahkan para wartawan punya andil besar terhadap polisi.

“Wartawan sesuai dengan UU Pers, wajib dilindungi. Bukan diinjak-injak. Kami bertugas menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, apalagi ini akhir tahun kami pasti diundang menyangkut release akhir tahun,” ungkapnya. “Kita boikot pemberitaan atau stop mempublikasi hasil kinerja-kinerja polisi,” terika Alfajdi dibalik pengeras suara. “Sepakat, torang (kita) kasih stop saja,” saut para jurnalis lainnya.

“Sebelum kasus ini selesai, kami berkomitmen tetap boikot pemberitaan yang bersumber dari Polda Malut, Polres Ternate dan bahkan Polsek jajaran,” sambung Aji, sapaan akrab Alfajri.

Para jurnalis ini berharap polisi tak lagi melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan peliputan. Polisi diminta belajar dan memahami UU Pers.



Bukan kasus pertama

Kasus kekerasan dan intimidasi terhadap pewarta semacam ini bukanlah ikhwal pertama kalinya terjadi di Maluku Utara. Kasus serupa pernah terjadi pada 2016 lalu. Hijra Ibrahim menjadi korban pemukulan tempo itu. “Ini terjadi ketika saat Hijra melakukan peliputan dugaan salah satu kasus pembunuhan beberapa tahun lalu,” kata Dival, pimpinan redaksi PilarMalut.id.

Dival menyatakan, kekerasan kepada jurnalis yang meliput merupakan ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang. Bahkan, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimungkinkan adanya sanksi atas tindakan penghalangan atau penghambat aktivitas tersebut.

Ia mengatakan, jurnalis adalah komponen penting demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak. Dival menduga, pangkal kekerasan terhadap jurnalis akibat ketidaksukaan atas pemberitaan media dengan alasan yang beragam, namun menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas mengancam pilar demokrasi.

“Penghalangan terhadap jurnalis juga menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi atau suatu peristiwa. Ingat wartawan adlah representatif dari masyarakat, olehnya itu tidak ada nama sekat-sekat, apalgi menghalangi,” ujarnya. 

Tidak diselesaikan dengan kata “maaf”

Halik J. Konora menyatakan, perkara ini tidak berakhir dengan kata “maaf”. Mantan Ketua PWI Maluku Utara ini bahkan menyebut persoalan sudah ditindaklanjuti ke PWI Pusat. “Teman-teman di PWI Pusat so (sudah) tahu,” kata pimpinan redaksi (Pimred) Malutsatu.com ini.

Narjo Usman mengatakan, permohonan “maaf” boleh saja diterima, namun tidak menutup kemungkinan termasuk membuka ruang komunikasi penyelasaian masalah. “Secara manusia kita maafkan, tapi perbuatan atau tindakan yang bersangkuta tetap di proses,” tegas Pimred KabarMalut.co.id itu.

Pernyataan serupa diutarakan korban pemukulan, Yasim Mujair. Dia mengatakan, kasus tetap di proses hingga selesai. (tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini