|

1000 Karyawan Tambang di Maluku Utara Dirumahkan


Foto Ilustrasi 
SOFIFI,BRN - Ribuan karyawan yang bekerja di perusahan tambang, dipastikan pada 1 Januari 2020, akan dirumahkan. Pasalnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji Nikel yang berlaku tahun depan, yang berdampak pada tenaga kerja, yang mayoritas tenaga kerja Maluku Utara  di perusahaan tambang.

Kepala Bidang (Kabid) PHI dan Pengawasan Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara, Abujan Abd Latif saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/12/2019) mengatakan, perusahaan yang bakal melakukan PHK tenaga kerja yang sudah terkonfirmasi yakni PT Harita Group  dan PT. Wanatiara.

Pemutusan kontrak kerja dua perusahan tersebut, dengan alasan terjadi penurunan produksi, setelah peraturan pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Akibat berdampak pada PHK karyawan, dimana PT Harita Nickel sebanyak  700 karyawan  dan PT. Wanatiara 300 tenaga kerja yang kontraknya tidak diperpanjang.

 “Peraturan ini menyebutkan, per 1 Januari 2020 tidak ada lagi ekspor ke luar negeri. Sebagai konsekuensinya, pemanfaatan nikel ore hanya sebatas kapasitas permintaan smelter sendiri sehingga produksi ore turun drastis, akibatnya ada akaryawan yang di PHK,” katanya.
Menurutnya, selain dua perusahan tersebut, juga ada beberapa perusahaan tambang lain dengan masalah yang sama. Lanjut dia, tenaga kerja yang bakal di PHK perusahaan, rata-rata kontrak mereka akan berakhir di tahun 2019, namun sebelum di PHK, untuk di PT Harita Nickel diberikan dua pilihan, dirumahkan atau di PHK. ”Rata-rata tenaga kerja di PT Harita Nickel yang di PHK yang kontrak kerjanya berakhir di tahun ini, namun pihak perusahaan membayar upah sampai Februari 2020,” katanya. Dirinya menambahkan, PHK yang dilakukan dua perusahana ini, bukan karena gejolak di internal, tapi dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang melarang ekspor nikel, sehingga berdampak pada tenaga kerja.
Sementara itu, Anie Rahmi, Corporate Communication Manager PT. Harita Nickel yang dihubungi, Ahad (15/12/2019) membenarkan, bahwa PT Harita Grup atau Harita Nickel, yang terdiri dari PT Trimegah Bagun Persada (PT TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (PT GPS) tidak akan memperpanjang kontrak 700 karyawan.

Alasan PT. Harita kata mantan presenter Metro TV ini, karena terpaksa yang disebabkan peraturan pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Menurutnya, perusahaan akan mempertahankan kestabilan berusaha, namun karena kelebihan kapasitas produksi,  dengan berat hati dan terpaksa oleh keadaan, manajemen PT TBP dan PT GPS memutuskan untu mengkaji ulang perjanjian kerjasama, baik terhadap mitra kerja maupun tenaga kerja.

Dan dengan sangat terpaksa, sebagian kerjasama tidak diperpanjang atau di akhiri sebelum jangka waktu berakhir melalui prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

“Contoh, karyawan habis kontraknya bulan Februarai maka gajinya dan semua haknya sampai Februari 2020 harus dilunasi, meskipun pada Desember 2019 ini semuanya sudah di PHK,” katanya.

Kata dia, meski mengalami penurunan kapasitas produksi secara drastis, perusahaan tetap menjaga keterlibatan tenaga kerja lokal dalam setiap operasinya dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi, serta berpartisipasi pada pembagunan daerah dan nasional. (tim/red)

Komentar

Berita Terkini