Tujuh PNS Pulau Morotai Terancam Dipecat

Editor: brindonews.com
Kepala BKD Morotai Alfatah Sibua


MOROTAI,BRN – Sebanyak 14 Pegawain Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai ternacam mendapatkan sanksi pemecatan karena diduga tidak disiplin dan melanggaran kode etik ASN. Dari hasil siding kode Etik yang di pusatkan di kantor Inspektorat Pulau Morotai 7 diantaranya dipecat secara tidak terhormat.

Hal ini terbukti saat 14 orang ASN mengikuti sidang Majelis Kode Etik ASN yang digelar kantor Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Selasa (05/11/2019).

"Sebanyak 14 orang ASN telah disidangkan, dan sudah selesai tadi. disidang 7 diantaranya diberikan sangsi berat dan dipecat secara tidak hormat. Sementara untuk 7 ASN lainnya diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, "tegas Kepala BKD,Alfatah Sibua kepada sejumla wartawan.

Menurutnya, alasan pemberian sanksi terhadap 14 ASN ini lantaran tidak berkantor tanpa alasan yang jelas. Sesuai ketentuan selama 46 hari ASN tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas maka, akan pecat bahkan terdapat ASN yang setahun tidak berkantor, atas dasar ini sehingga mereka di berikan sanksi.

“ Mereka yang di pecat ini rata-rata tidak berkantor di atas 46 hari tanpa aasan yang jelas,"katanya.

Mantan Kepala Bappeda ini mengaku tak hanya 14 ASN yang diberikan sanksi, tapi ini akan diberlakukan kepada ASN lainnnya yang tak disiplin dan melanggar kode etik ASN. "Terdapat dua tahap, tahap pertama sebanyak 14 orang, untuk tahap kedua belum diketahui, karena saat ini kami masi lengkapi berkas-berkas terlebih dulu,"tuturnya.

Kata dia, setelah sidang akan di tindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Bupati. Setelah SKnya terbit baru yang bersangkutan resmi dipecat. ASN yang dipecat diberikan waktu selama 12 hari untuk ajukan keberatan disertai  bukti-bukti yang kuat.

Sekedar diketahui, sebanyak 14 Orang ASN yang diberi sanksi diantaranya, 2 ASN berstatus sebagai guru masuk dalam daftar pemecatan, sedangkan 12 lainnya tersebar di instansi pemerintah (SKPD). (fix/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini