Sosialisasi UU Pilkada, Ini Harapan Bawaslu Halbar

Editor: brindonews.com

JAILOLO, BRN - Badan Pengawasan Pemilu Kabupeten Halmahera Barat (Bawaslu Halbar) mensosialisasikan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Rabu (27/11) di Hotel d'Hoek, Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Halbar, Maluku Utara. Hadir Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin, Komisioner Bawaslu Halbar, organisasi kepemudaan atau OKP, tokoh agama, dan tokoh masyarakar se-Kabupaten Halbar.

Ketua Bawaslu Halbar, Alwi Ahmad menerangkan, maksud sosialisasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan pada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020. Memahami proses pilkada sehingga semua stakeholder terhindar dari masalah pelanggaran sebagaimana amanat undang-undang pilkada, terutama pelaksanaannya berjalan lancar.

“Olehnya itu, sangat diharapkan agar kita semua yang hadir ini dapat memahami setiap tahapan dan jadwal pilkada, sehingga kita dapat mengawal setiap tahapan pilkada 2020 nantinya secara bersamaan- sama,” katanya.


Sekertaris Bawaslu Halbar Haryanto M. Taher menambahkan, ouput atau hasil sosialisasi ini agar semua pihak dapat memahami Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak. “Karena pada pelaksanaan tahapan pilkada cenderung timbul permasalahan, maka setelah kegiatan ini kita dapat meminimalisir sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, bila kita semua dapat memahami maksud dari sosialisasi ini,” jelasnya.

Muksin Amrin dalam pemaparan materinya menyentil politik uang. Poin ini bagi Muksin, ibaratnya penyakit akut yang penanganannya harus benar-benar.  Menurut Muksin, paragdima masyarakat yang cenderung  ‘ada uang dia coblos’ masih menjadi tantangan pihak pengawasan pemilu. Paradigma politik masyarakat seperti ini penentuan pilihannya bukan atas dasar suka atau karena visi-misi pasangan calon, melainkan karena karena uang.

“Tapi memang susah. Coba kita lakukan riset, di kampung-kampung mana ada orang mau coblos tanpa ada uang ? sebagai contoh pada pemilihan umum kemari. Di Kepulauan Sula pada pemilihan gubernur kemarin, timnya Muhammad Kasuba bagi-bagi amplop dan per amplopnya disi 200 ribu rupiah. Amplop kemudian dibagikan ke pendukung dan ditangkap oleh panitia pengawas lalu di proses sampai di pengadilan dengan kurungan penjara 5 tahun dengan denda 200 juta. Kasus politik uang memang sanksinya berat,” jelas Muksin. (haryadi/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini