|

Soal PT. TUB di Loloda, DPRD Halbar Minta Pemprov Malut Bertanggungjawab

Juliche D. Baura, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Barat
HALBAR, BRN - Kesejahteraan masyarakat lingkar tambang manjadi prioritas atau kewajiban para korporat yang beroperasi di wilayah setempat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah keharusan dan wajib baik mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Khusus di Loloda, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terdapat beberapa perusahaan beroperasi disana, PT. Tri Usaha Baru (PT.TUB) salah satunya. PT TUB masuk dan mengeksploitasi emas pada 2018 lalu. Seperti biasa, kesejahteraan masyarakat lingkar tambang, CSR, dan pemanfaat ramah lingkungan kadang menjadi modus memuluskan kegiatan.

Perseroan Terbatas yang satu ini perlahan merusak lingkungan dan mengingkari hasil kesepakatan masyarakat lingkat tambang. Perusahaan dianggap membohongi warga karena tidak menindaklanjuti hasil keputusan (berita acara) yang dilakukan di Desa Nulo pada 26 November 2018 dan di Tosomolo pada 6 September 2019. Poin kesepakatan kedua pertemuan ini  warga meminta ganti lahan seluas 1 hektar dengan nilai Rp 5 Milyar dan tanaman tumbuh per 1 pohon 20 juta rupiah dan janji merekrut pekerja lokal sebanyak 500 sampai 600 orang. Alih-alih perusahaan hanya memberi “janji palsu”.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat Juliche D. Baura, menyatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara patut bertanggungjawab semua hal ikhwal menyangkut keresahan masyarakat lingkar tambang dan izin usaha pertambangan atau IUP.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat cepat merespek sejumlah masalah di Loloda. Bagi Juliche, baik Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Barat sudah seharusnya berkoordinasi dan mencari fortmat solusi. “Karena ini mengenai kebutuhan masyarakat. Kami di komisi III akan tindak lanjut karena persoalan ini belum tuntas,” tandasnya saat disambangi Kamis tadi.

Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat (Halbar), Djufri Muhammad ikut angkat bicara soal pertambangan di Loloda. Anggota dewan dua periode ini mengatakan, pada prinsipnya membela dan mengawal asprasi masyarakat. “Selaku wakil rakyat, kami berharap aktivitas perusahaan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat setempat,” katanya.

“Dan kita juga kejar hal-hal lain mungkin soal hak-hak masyarakat seperti kewajiban perusahaan soal pemeliharaan lingkungan dan pelibatan warga lokal sebagai tenaga kerja dan itu seharusnya dibicarakan,” sambungnya. (haryadi/red)
Komentar

Berita Terkini