|

Rahasia Dibalik SPPD Fiktif Anggota DPRD Morotai



Kantor Kejati Malut
TERNATE BRN – Rupanya Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) belum bisa membeberkan hasil penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai senilai Rp 600 juta pada periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Kerana masih bersifat rahasia.

"Penanganan kasus ini tetap jalan, hanya saja masih bersifat rahasia untuk di publikasikan,".

 Kata Asintel Kejati Malut Astawa kepada wartawan, Rabu (06/11/2019) di ruang kerjanya
Astawa menambahkan, sesuai pertauran presiden kepada kejaksan agung dalam rangka penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi bisa dibuka jika statusnya sudah naik ke tingkat penyidikan dan sudah ada penetapatan tersangka.

"jadi teman-tema media itu bersabar sedikit ya dan kasus ini tetap jalan," Ujarnya.

Terpisah Kasi Penkum Kejati Malut Apris Ligua mengatakan, laporan kasus dugaan SPPD fiktif ini sudah lama masuk di Kejati, hanya saja bertepatan dengan momentum Politik, sehingga penyelidikannya sempat dipending sementara. Namun usai pesta demokrasi, penyidik kembali meneruskan salah satu laporan warga yang masih tercatat tunggakan ini.

“Sebenarnya kemarin sudah dilakukan penyelidikan, hanya saja ada Pemilu legislatif, sehingga masih pending karena bertepatan dengan Pemilu legislatif yang masih berjalan,” Tutupnya (Shl)


Komentar

Berita Terkini