|

Praktisi Hukum Minta Polisi Tindak Penambang Nakal

Mustakim La Dee
TALIABU, BRN - Aktifitas galian C di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, Mustakim La Dee. Dugaan tidak punya ijin lingkungan dan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL-UPL menjadi penyebab.

Menurut Mustakim, perihal galian C di Bobong tak boleh dianggap remeh. Kepolisian Sektor atau Polsek Taliabu Barat segera bertindak dan menindak tegas oknum kontraktor/penambang nakal yang diduga melakukan kegiatan galian C tanpa ijin. “Jika dugaan tersebut benar adanya, saya berharap pihak Polsek Taliabu Barat seharusnya mengusut kasus ini. Menangkap seluruh kontraktor yang terlibat, tidak boleh  tinggal diam ,” tandasnya, Selasa, (19/11).

Adanya upaya atau praktek menyalahi aturan oleh oknum kontraktor nakal dan tidak ambil pusing dalam mengeruk, batu pasir (sirtu) dan tanah perlu penanganan serius. Mustakim mengatakan, selain diamanatkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga butuh penindakan tegas pihak kepolisian, terutama Polsek Taliabu Barat.

“Dalam pasal ini disebutkan,  setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) atau UKL-UPL, diwajibkan memiliki izin lingkungan,” terangnya.

Selain Pasal 36 ayat (1), Mustakim menyatakan, penekanan serupa tertuang dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu, udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, kriteria kerusakan lingkungan hidup di pidana paling sedikit 3 tahun penjara dan paling banyak 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3 Miliar, paling banyak Rp. 10 Miliar. (her/red)
Komentar

Berita Terkini