Polisi ‘plin-plan’ Tangani Kasus Dana Hibah KNPI

Editor: brindonews.com
AKBP. ADITYA LAKSIMADA
JAILOLO, BRN - Kepolisian Resot (Polres) Halmahera Barat tampak tidak konsisten menangani dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Barat (Halbar) 2017 lalu. Progres penanganan perkara pun polisi terkesan ‘plin-plan’.

Kepala Polres Halbar AKBP. Aditya Laksimada menyatakan, perjalanan kasus itu masih dalam penyeledikan. Dia mengatakan, progres dugaan tipikor dana hibah KNPI Halbar 2017 belum ada perkembangan baru.

Lambatnya penyelesaian juga terjadi juga pada dugaan tipikor Dana Desa Tongute Ternate Asal, Kecamatan Ibu, Halbar. AKBP. Aditya mengakui sudah memerintahkan Kepala Satuan Reserse Polres Halbar menginventarisir semua tunggakan perkara. “Kan dia masih baru bertugas belum sampai seminggu ini,  akan dicek lagi perkembangan-perkembangan perkara,” katanya di Gedung DPRD usai Paripurna Pelantikan Ketua DPRD Halbar, Senin (4/11).

Pernyataan AKBP Aditya berbeda diutarakan Kapolres Halbar sebelumnya, AKBP. Deny Heryanto. Deny mengatakan, dua kasus tersebut sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. “Kami telah lakukan gelar perkara pada Senin (16/9/2019) untuk penanganan dugaan kasus tipikor dana hibah KNPI versi mantan Ketua Manase Mouw yang juga telah ditingkatkan statusnya ke tahapan penyidikan,” kata Deny September lalu.

Deny menyebut kurang lebih tiga bulan dilakukan penyelidikan. Berdasarkan pengembangan, sekitar November dan Desember 2017 panitia KNPI mengusulkan proposal dana hibah ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar dengan nominal berbeda, ada RP 550 juta dan 300 juta rupiah.

“Kemudian dicairkan pada 1 Oktober 2017 untuk kegiatan kepemudaan, namun kemudiian dialihkan untuk kegiatan pelatihan lisensi pelatih perwasitan yang diikuti oleh utusan dari  pemuda desa, guru SD dan SMP se-Halbar sebanyak 72 orang,” bebernya.

Dari pengalihan kegiatan ini kata Deny, laporan laporan pertangungjawaban mestinya dilakukan pada Januari 2018 namun molor dan baru disampaikan pada Maret 2019. “Penyidik telah kantongi sejumlah alat bukti diantaranya, SK pengangkatan, dokumen proposal yang diajukan ketua lama dan baru. Kemudian proposal dengan jumlah RP 550 juta dan 300 juta rupiah, surat perintah membayar, SP2D, dan kwitansi dari akomodasi biaya penginapan dan hotel, foto copy ATK serta keterangan 11 orang saksi,” katanya.

Lagi-lagi AKBP Aditya Laksimada membantah. Aditya menyatakan belum dinaikkan statusnya dan masih penyelidikan. Kasus Dana hibah KNPI dan DD Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu menurutnya belum masuk tahap penyidikan. “Kalau sudah masuk tahap penyidikan harus ada sprindiknya, tetapi ini belum ada saya belum lihat sprindiknya,” kilahnya.

“Polres Halbar ini lebih profesional. Soal dugaan-dugaan perkara akan cepat diberikan kepastian hukum, intinya seperti itu,” terangnya. (haryadi/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini