|

Perusahaan Tambang di Malut Belum Taat Bayar Pajak

Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut Bambang Hermawaan
SOFIFI, BRN - Pernyaataan menarik yang disampaikan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan mengaku bawha perusahaan tambang di Maluku Utara belum taat membayar pajak, akibatnya berpengaru pada pendapatan asli daerah.

“PAD dari sector pertambangan terbilang sangat kecil, bahakan hapir tidak ada, PAD disektor pertambangan berupa pajak air permukaan, alat berat dan pajak laiinya hanya Rp 5-6 meliar pada hal target Rp 25 meliar pertahun,”ujarnya.

Sementara dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari royalty atas sumber daya alam kita yang ditranfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah Rp 50 meliar, untuk itu Pemprov saat ini sedang upayakan untuk mendongkrat PAD Sektor pertambangan.”DBH  itu bersumber dari royalty, yang kami tekannya itu PAD sector pertambangan pada industrinya pajaknya, karena rata-rata perusahan belum taat bayar pajak,”katanya.

Bambang mengaku selama ini, perusahaan hanya membayar pajak air permukaan itu pun banyak belum taat, sementara pajak alat berat masih sangat minim begitu juga pajak laiinnya, untuk itu saat ini Pemprov sedang memikirkan cara untuk dongkrat PAD disektor ini.”kami akan buat gerakan gabungan antara ESDM, PTSP, DLH, Biro Hukum untuk mendorong PAD disektor pertambangan, dan rencana kami akan turun langsung ke lokasi,”ungkapnya.


Selain itu pajak, juga saat ini Pemprov Maluku Utara juga dipikirkan terkait penarikan retrubusi galian C, pasalnya meskipun Pemprov yang keluarkan izin usaha galian C, namun sampai saat ini pemprov belum melakukan penarikan retribusi.”masalah galian C itu juga kami bahas, untuk itu saat ini Biro Hukum menyiapkan dasar hukumnya. (ces)
Komentar

Berita Terkini