|

Penanganan Kasus Bupati Halut Dilaporkan ke Kompolnas RI



Wakapolda Malut: Di Hadapan Hukum Semua Sama 

Penasehat hukum Ajarani Mangkujati, Asnifriyanti Damanik  dan Wakapolda Maluku Utara, Kombes (Pol) Lukas Akbar Abriari
TERNATE BRN – Penasehat hukum Ajarani Mangkujati, Asnifriyanti Damanik melaporkan kinerja pihak Polda Malut ke Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas-RI) khususnya penanganan kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Bupati Hamahera Utara Frans Manery terhadap Ajarani Mangujati. Wakapolda Malut menegaskan semua sama di hadapan hukum.  

Bupati Manery dilaporkan oleh Ajarani Mangkujati—mantan Manager Sosial Performance PT. Nusa Halmahera Minerals—didampinggi panasehat hukumnya, Asnifriyanti Damanik ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut terkait pengaduan pencemaran nama baik pada Jumat (26/10/2018) sekitar pukul 10:00. yang diterima oleh Brigpol Wahyu Hermawan selaku anggota piket Ditkrimum. Sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

”Laporan kami yang masuk ke Ditreskrimum sudah memakan waktu hingga 1 tahun masih saja dalam tahapan penyelidikan,”kata Asnifriyanti Damanik kepada wartawan di Cafe Borneo, Ternate, Kamis (14/11/2019).

Untuk itu, Asnifriyanti menilai pelayanan dari Polda Malut sangat lemah dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Padahal, pihaknya sudah mengirim surat hingga yang kedua kalinya, namun tidak direspon. Sehingga itu dirinya mengadukan permasalahan ini ke Kompolnas RI dengan nomor : 010/SK/BK-LO/VI/2019 pada 27 Juni 2019. Surat tersebut telah diterima Kompolnas RI dengan nomor registrasi : 1788/26/RES/VI/2019 pada 8 Juli 2019 dengan saran agar membuat pengaduan secara resmi atas pelayanan dari Polda Malut.

“Saya sudah masukkan laporan secara resmi ke Kompolnas RI mengenai kinerja Polda Malut,”tegasnya.

Asnifriyanti menambahkan, proses yang sangat lambat itu mungkin karena yang dilaporkan adalah seorang kepala daerah. “Karena dia seorang kepala daerah sehingga prosesnya selambat ini? Kalau masyarakat biasa pasri sudah selesai kasus ini,”katanya.

Ia dengan tegas menyatakan agar Kapolda segera melakukan proses pemeriksaan atas pengaduan kliennya sehingga secepatnya naik ke tahap penyelidikan dan memanggil secara paksa Bupati Halut.
“Sudah setahun masih penyelidikan, di panggil hanya sebatas klarifikasi, dan disesuaikan dengan waktu Bupati, apakah kasus masyarakat juga seperti itu?” Cetusnya.

Asnifriyanti menambahkan, jika upaya melalui laporan tersebut tidak dihiraukan, pihaknya akan terus megawal masalah ini dan mengadukan ke Komisi III DPR-RI. Bahkan hingga ke Presiden. “Kami bakal adukan ke DPR-RI hingga pimpinan tertinggi,”tegasnya. Hal ini karena berdasarkan sudut pandang dapat memperbaiki layanan publik yang sudah dilakukan Kepolisian.

Terpisah, Wakapolda Maluku Utara, Kombes (Pol) Lukas Akbar Abriari kepada wartawan mengatakan, terkait laporan pengaduan yang sudah diadukan ke Direktorat Kriminal Umum, dirinya akan menanyakan ke Direskrimum soal perkembangan kasus ini sudah sejauh mana.
“Yang jelas dalam penanganan perkara pidana apapun semua itu setara. Kami tidak melihat apa pangkat pejabat, di hadapan hukum semuanya sama,”tegas Wakapolda.

Orang nomor dua di Mapolda Malut itu juga menegaskan, akan memerintahkan Ditkrimum untuk menindak lanjuti. Kalau memang itu tindak pidana, secepatkan terbitkan Laporan Polisi (LP). “Saya akan tanyakan langsung ke Direkturnya. Yang jelas akan kami tangani secara serius dan itu pasti semua laporan masyarakat akan tetap kami tindak lanjuti,”tutupnya (Shl/red


Komentar

Berita Terkini