|

Nirwan Akui PT HJM Belum Kantongi Ijin Produksi

Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Maluku Utara Nirwan MT Ali 


SOFIFI,BRN - Izin usaha pertambangan (IUP) emas PT Halmahera Jaya Mining yang bakal beroperasi di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara belum mengantongi izin produksi, pasalnya PT HJM merupakan salah satu dari 27 IUP yang di pansuskan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara periode 2014-2019, sehingga belum berani di terbitkan dinas terkait.

Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara Nirwan MT Ali saat dikonformasi wartawan di kantor Gubernur, belum lama ini mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan IUP PT HJM, dari eskplorasi ditingkatkan menjadi IUP produksi.”memang dari pihak PT HJM perna koordinasi dengan PTSP untuk peningkatan IUP, namun saya tidak respon jika tidak lampirkan dengan rekomendasi pansus,”ujarnya.

Nirwan mengaku nahwa PT HJM ini salah satu dari 27 IUP yang dipersoalkan Komisi III Deprov bahkan sampai masuk dalam materi pansus, sehingga pada saat PT HJM berkoordinasi dengan PTSP, dirinya menyarankan pada PT HJM agar dilampirkan juga hasil rekomendasi panasus.”usulan IUP PT HJM jika tidak lampirkan dengan tindaklanjut rekomendasi Pansus Deprov, yakin dan percaya IUP tidak akan terbit, karena PT HJM ini salah satu dari 27 IUP yang dipansuskan Deprov,”ujarnya.

Disentil terkait dengan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) yang baru saja disidangkan, kata Nirwan tidak menjadi persoalan karena setiap orang punya hak itu, karena jika tidak disidangkan maka dokumen Amdal itu expair, karena dalam ketentuan tiga tahun tiga proses amdal maka harus di buat ulang.”soal amdal itu mereka punyak hak, karena jika tidak proses, maka ekspair dan itu harus dibuat baru, tapi proses amdal itu bukan berarti sudah ada IUP, saya tegaskan IUP tidak akan diproses jika tidak lampirkan dengan rekokendasi Pansus,”tegaanya.

Bahkan Nirwan menegaskan untuk PT AJM sendiri, meskipun dokumen pendukung sudah dilengkapi atau sudah penuhi, namun tidak lampirkan dengan rekomendasi tindak lanjut Pansus Deprov, PTSP tidak akan memproses IUP-nya.”PT HJM itu masuk dalam materi Pansus Deprov, jadi proses usulan IUP harus dilampirkan juga dengan rekomendasi Pansus, jika tidak kami tidak proses,”ungkapnya.(ces)

Komentar

Berita Terkini