Gubernur Buka Finalisasi Penysunan Dokumen Cetak Biru PPM

Editor: brindonews.com

TERNATE, BRN  - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara melakukan finalisasi penyusunan dokumen catak biru atau blue print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ( PPM). Finalisasi ini tindaklanjut  dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Acara yang berpusatkan di Grand Daffam Hotel itu dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. Dalam penyampaiannya gubernur menjelaskan, finalisasi blue print PPM merupakan salah satu kegiatan strategis karena bersentuhan dengan kepentingan orang banyak.  Itu sebabnya ouput yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan pembangunan masyarakat di sekitar wilayah lingkar tambang.

Abdul Gani meminta kepada semua pihak terkait untuk mencari solusi dalam rangka menyediakan dan memandirikan sumber daya lokal. Ikhwal ini menurut Gubernur Malut dua periode ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah daerah mempersiapkan infrastruktur yang kompeten, kredibel dan memiliki daya saing.

“Terdapat cukup banyak lokasi usaha pertambangan di Maluku Utara dengan berbagai ragam jenis tambang. Namun yang terpenting bahwa pengembangan lokasi pertambangan untuk tidak merubah fungsi hutan lindung/kawasan lindung dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah,” katanya.

Berharap bahan galian tambang dengan nilai jual yang tinggi bisa dimanfaatkan secara optimal, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pengembangan infrastruktur masyarakat, peningkatan pendapatan asli derah, serta mampu merangsang percepatan pembangunan di daerah.

Gubernur mengatakan, banyanknya sektor usaha pertambangan terutama di daerah terpencil belum berdampak pada pembangunan terutama peningkatan infastruktur. Perusahan yang bergerak di pertambangan di tuntut memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat terutama desa lingkar tambang.

“Masih minim fasilitas infrastruktur. Oleh karenannya kehadiran industri tambang dapat memberikan peluang bagi kemajuan wilayah setempat,” katanya. “Masyarakat harus mendapatkan kompensasi dari perusahan berupa manfaat ekonomi dan manfaat lainnya,” sambungnya.

Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Hasyim Daeng Barang menambahkan, sebelum sampai pada tahap finalisasi blue print PPM, tim penyusun sebelumnya melakukan focus group disscusion di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. “Selanjutnya tim penyusun melakukan konsultasi teknis dengan Kementerian ESDM RI dan telah dievaluasi oleh Evaluator,” katanya usai acara finalisasi, Kamis (28/11).

Setelah finalisasi, berikutnya disampaikan ke Menteri ESDM RI untuk mendapatkan pertimbangan teknis kemudian pada kegiatan usaha pertambangan ditetapkan gubernur. “Adanya Cetak Biru PPM ini diharapkan akan terjadi sinkronisasi, integrasi dan sinergi PPM di wilayah Provinsi Maluku Utara,” katanya. (ces/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini