|

DPRD Halbar Konsultasi Tapal Batas Enam Desa Ke Pemprov Malut

Djufri Muhammad

JAILOLO, BRN - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) rencananya akan berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menyangkut putusan tapal batas enam desa. Dasar koordinasi itu menurut mereka ada yang rancu dan membingungkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 tahun 2019.

Ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhammad mengemukakan, ada yang yang perlu dikoornikasikan dalam Permendagri. Pembagian wilayah dan penempatan titik-titik koordinat atau status dua desa yang masuk ke Kabupaten Halmahera Utara (Halut), yaitu Desa Dum-dum, Ake Sahu perlu dikaji.

“Bagi pemahaman komisi I, batas antara desa yang masuk Halut dan Halbar terlihat masih sangat rancu. Misalnya di bagian empat Desa yang masuk di Halbar,” kata Djufri saat disambangi di Sekretariat Partai Nasdem Senin (25/11).

Bagi komisi I kata dia, administrasi enam desa seperti halnya di wilayah administrasi atau Palestina. Sebagian wilayah Israel masuk administrasi Palestina sama halnya empat desa yaitu Akelamo Kao, Tetewang, Baneigo dan Pasir Putih yang sebagian wilayahnya masuk Halut. “Kami sangat bingung apakah empat desa yang status tapal batalnya belum clear adalah wilayah Halut atau didalamnya ada empat desa Halbar,” katanya.

Politisi Partai Nasional Demokat atau Nasdem ini mengatakan, koordinasi akan dilakukan Selasa 26 November 2019 besok. pihak-pihak yang dituju adalah biro hukum, biro pemerintahan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku Utara.

“Dimungkinkan dalam waktu dekat ini DPRD dan Pemerintah Kabupaten Halbar bisa membentuk peraturan daerah tentang pembentukan desa. ini  untuk mengakomodir desa yang wilayah administrasinya masuk Halbar atau keempat desa itu bisa gabung dengan desa terdekat yang masuk di Kecamatan Jailolo Selatan,” terangnya.

“Opsi lainnya adalah kita akan bentuk satu kecamatan baru dan wilayahnya juga mencakup di beberapa desa yang ada di Jailolo Selatan. Ini mengingat Permendagri Nomor 60 ini dengan sendirinnya status Kecamatan Jailolo Timur tidak lagi diakui dan hilang begitu saja,” sambungnya.

Ketua DPRD Halbar, Charles Gustan menambahkan, baik pemerintah daerah dan DPRD belum melakukan pengkajian terhadap Permendagri Nomor 60 tahun 2019. Konsultasi komisi I ke Pemprov Malut, menurutnya tidak ada masalah. “Karena langkah dari komisi I yang tupoksinya hukum dan pemerintahan itu saya memberikan apresiasi,” katanya

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Halbar, Ramli Naser belum berkomentar mengenai permendagri tersebut. (haryadi/red)
Komentar

Berita Terkini