|

Diduga PT. Tri Usaha Baru Bohongi Masyarakat Lingkar Tambang


foto Ilustrasi Pertambangan

HALBAR, BRN – Rupanya Perusahan tambang emas PT.Tri Usaha Baru (PT.TUB) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mengabaikan dan membohongi masyarakat di dua desa yakni Desa Tosomolo dan Desa Nulo.

Salah satu warga Loloda, Riko Tabisi kepada wartawan Selasa (05/11/2019) mengatakan, berdasarkan kesepakatan rapat bersama PT. TUB dan Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat di kedua Desa yakni Desa Tosomolo dan Desa Nulo. Untuk membayar harga lahan se luas 1 hektar senilai Rp 5 Miliar dan system pembayaran tanaman per pohon senilai Rp 20 juta di wilayah lingkar tambang.

Meski begitu kesepakatan tersebut sejauh ini belum di tindaklanjut tanpa alasan yang jelas. Padahal hasil keputusan rapat pada tanggal 26 Nopember di desa Nulo tahun 2018  dan desaTosomolo pada tanggal 6 September 2019,ungkapnya.

 “ Dari hasil kesepakatan tersebut harusnya pihak perusahan sudah melunasi tanaman masyarakat yang sudah di gusur dalam rangka aktivitas pertambangan”.

Yang parahnya lagi, selain dua desa tersebut ada 8 desa yang sudah memasukan proposal ke perusahan nahil hasilnya nihil sebab belum ada tanggapan dari pihak perusahan.

Sebelumnya Kadis Nakertrans ESDM Justinus Rahelwarin mengaku, terkait pembebasan lahan milik warga tersebut  waktu pertemuan awal juga sudah disampaikan kepada pihak perusahaan untuk melakukan sosialiasi kepada masyarakat titik-titik mana saja yang bakal dilakukan pembebasan lahan, dimana untuk pembebasan lahan sendiri tentunya juga membutuhkan kajian lebih mendalam kemudian di dudukan secara aturan akan tetapi pihaknya juga belum mendapat informasi secara resmi dari perusahaan terkait pembebasan lahan milik warga tersebut.

Justinus sendiri memastikan aktifitas perusahaan tambang emas tersebut baru sebatas tahapan eksplorasi dan belum memiliki ijin produksi " Sejauh ini baru tahapan eksplorasi untuk mengetahui kandungan emas nya, melalui pengeboran di beberapa titik". Ujarnya.

Selain itu juga, pihak perusahan berjanji akan memperdayakan tenaga kerja local dengan jumlah 500 orang, meski begitu belum di tetapi.  

Kabag pemerintahan Ramli Naser menjelaskan untuk pembebasan lahan  nantinya melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemkab untuk menghitung secara keseluruhan biaya ganti rugi. " Soal pembebasan lahan ini juga dari Pemkab hanya fasilitasi selanjutnya pembayaran melalui perusahaan, melalui lembaga resmi yang ditunjuk pihak ketiga,"jelasnya.(Yadi/red)

Komentar

Berita Terkini