Awasi DD, Pemkab Pulau Taliabu Bakal Gandeng TP4D Kejari

Editor: brindonews.com
Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu, Muhammad Ridwan Aziz

TALIABU, BRN
— Pemerintah Daerah Pulau Taliabu bakal menggandeng Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Kepsul-Taliabu, untuk melakukan pemantauan terhadap proses pembangunan yang menggunakan dana desa pada Tahun 2020.

Bupati Pulau Taliabu H. Aliong Mus, melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu, Muhammad Ridwan Aziz, mengatakan, bahwa dengan terjalinnya kerja sama akan di buat dalam bentuk Momerendum Off Understanding (MoU) yang ditandatangani Bupati H. Aliong Mus dan Kajari Kepsula dan Taliabu, Romulus H Holongan SH, MH.

” Bupati menginginkan agar tim TP4D ini juga bisa melakukan pengawasan pembangunan Desa yang yang menggunakan anggaran APBD dan APBN, ”katanya.

Untuk menindaklanjuti hal ini, jelas Azis, bahwa Bupati meminta kepada dinas terkait seperti Inspektorat dan DPMD melakukan kajian untuk menindaklanjuti agara supaya pengelolaan dana desa efisien, efektif, dan akuntabel serta tepat sasaran.

”Jadi Bupati masih meminta Inspektorat dan DPMD melakukan kajian agar supaya tahun 2020 dapat dilaksanakan,” jelasnya.

‎lanjut dia, agar supaya kepala desa juga bisa melakukan pekerjaan dengan tenang tanpa ada intervensi. Para kades menunjukkan semangat, niat tulus, keikhlasan, dan komitmen bersama untuk memperbaiki dan melakukan pembangunan di masing-masing desa, kata juru bicara pemda Taliabu.

"Dengan segala keterbatasan ini, Pemkab Pulau Taliabu ingin terus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa. Sehingga, pembangunan di desa ke depannya terus membaik," kata jubir Pemkab ini.

Dirinya berharap tim TP4D dapat meluruskan seluruh kegiatan pembangunan yang gencar dilakukan Pemkab Taliabu. Apalagi Kajari siap membantu (all out) seluruh proses pembangunan tersebut.

"Keberadaan TP4D semata-mata untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah, dan pengadaan barang serta jasa yang transparan dan akuntabel. Sehingga terhindar dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi," katanya menirukan Bupati. (her/red
Share:
Komentar

Berita Terkini