APBD Morotai 2020 Dirancang Rp 800 M Lebih

Editor: brindonews.com
Wakil Bupati Morotai Asrun Padoma menyampaikan RAPBD 2020 pada Sidang Paripurna DPRD Morotai. 
MOROTAI, BRN - Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai merancang Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 sebesar Rp 821.316.816.867. Rancangan pendapatan daerah ini disampaikan melalui dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (14/11). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane.

Wakil Bupati Morotai Asrun Padoma dalam pidatonya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai mengestimasikan pendapatan sebesar Rp 821.316.816.867. Pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 69.939.840.300 atau 8,52 persen dan dana perimbangan sebesar Rp 618.966.015.600 atau 75,36 persen.

Komponen dana perimbangan itu terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak daerah direncanakan sebesar Rp 14.052.566.600, dana alokasi umum Rp 412.371.027.000 serta alokasi khusus sebesar Rp 192.542.432.000. “Selanjutnya lain-lain pendapatan yang sah di proyeksi sebesar Rp 132.410.960.967 atau turun 37,44 persen dari APBD-Perubahan 2019 senilai Rp 181.991.361.467. Ini terjadi akibat tidak sesuainya terget pendapatan hibah pada postur APBD 2020,” kata Asrun.

Belanja daerah sesuai Rancangan APBD 2020, menurut Asrun, ditergetkan Rp 821.316.816.867. item belanja ini meliputi belanja tidak langsung Rp 360.855.601.079 atau sebesar 43,94 persen mencakup belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga dan belanja langsung sebesar Rp 460.461.215.788 terdiri dari belanja pegawai Rp 30.688.100.000, alokasi belanja barang dan jasa Rp 156.652,943.750 dan belanja modal Rp 273.120.172.038.

“Belanja pegawai pada item belanja tidak langsung dialokasikan Rp 230.895.988.379, hibah sebesar Rp 1.216.000.000, bantuan sosial Rp 5.414.970.300, belanja bantuan kepada pemerintah desa Rp 122.578.642.400, dan belanja tidak terduga Rp 750.000.000,” kata Asrun menjabarkan.

Asrun bilang, dari gambaran postur APBD 2020 dirancang itu tidak ada selisih antara pendapatan dan belanja sebesar 0 persen. Kendati begitu, dia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan format atau solusi mengantisipasi ketidakcapaian target RAPBD 2020. “Kalau misalkan target PAD 2020 tidak tercapai maka dipastikan ada selisih antar pendapatan dan belanja pada postur APBD. Format atau solusinya yaitu APBD-Perubahan 2020 atau di APBD 2021,” katanya. (fix/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini