|

QUO VADIS DPRD TALIABU





Tomikal Anggota Forum Studi Anak Taliabu
Sejarah perjalanan bangsa indonesia tak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Salah satunya adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Gerakan ini dianggap sebagai gerakan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Tepat pada peringatan peristiwa tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu di Sumpah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam UU nomor 17 Tahun 2014 pada Bab VI pasal 365 -366 yang telah di rubah menjadi UU nomor 2 Tahun 2018, maka anggota DPRD kabupaten harus bersungguh-sungguh menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya. Karena sebelum melaksanan itu, mereka telah melakukan prosesi sakral yaitu pengambilan sumpah/janji yang berbunyi.

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji”

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu, seluruh rakyat Taliabu sangat berharap terhadap anggota DPRD kabupaten Pulau Taliabu periode 2019-2024 untuk memperjuangkan PERDA yang Merakyat, pengawasan pelaksanaan APBD yang bermanfaat untuk Rakyat serta selalu menjadi penyambung Lidah Rakyat Taliabu.

Harapan ini semoga tidak menjadi pepesan kosong sebagaimana pernah di harapkan Rakyat Pulau Taliabu pada Anggota DPRD kabupaten Pulau Taliabu periode 2014-2019. Bagaimana tidak, setiap kali rakyat di zalimi oleh kekuasaan, DPRD hanya menutup mata, telinga dan Mulut. Kita belum bisa melupakan kejadian-kejadian Perampasan Lahan Oleh PT. ADT dan Pemerintah Daerah yang belum selesai hingga saat ini, indikasi penyalahgunaan Anggaran Rumah Ibadah, indikasi gagalnya pembangunan Infrastruktur dan lain-lain. Sejatinya masalah-masalah ini bisa diupayakan oleh DPRD untuk diselesaikan melalui fungsi pengawasan sampai pada penggunaan Hak DPRD yaitu Hak interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

Teori trias politika yang di gagas oleh Montequieu menjelaskan bahwa Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang berwenang dalam membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Selain kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan legislatif berwenang mengawasi dan meminta keterangan pada kekuasaan eksekutif. Adanya kekuasaan legislatif juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan eksekutif, sehingga tidak bisa sewenang-wenang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Semoga DPRD Kabupaten Pulau Taliabu bisa menjadi pengontrol yang baik dan benar bagi terlaksanannya pegelolaan Pemerintahan daerah sehingga dapat tercipta atmosfer Good Governance and Clear Governance. Angota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu harus bisa menjaga marwah Lembaga agar tetap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat daerah jangan sampai menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat Daerah sebagaimana tragedi 30 September 1965 yang bertepatan dengan momentum Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD kabupaten Pulau taliabu pada Tangal 30 September 2019.

                   Wallahu a’lam Bishshawab

Komentar

Berita Terkini