|

Mantan Pejabat Tidak Kembalikan Mobdin Dikenakan Delik Penggelapan Asset

BAMBANG HERMAWAN

SOFIFI, BRN - Mantan pejabat baik itu eksekutif maupun legislatif yang belum kembalikan asset berupa mobil dinas (mobdin) maupun motor dinas akan di kenakan delik penggelapan. Penegasan ini dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut), Bambang Hermawan, Selasa (8/10).

Bambang mengatakan, ada beberapa mekanisme dilakukan sebelum diputuskan penggelapan aset, salah satunya menyurat kepada pemegang asset. “Dari 100 surat dilayangkan ke pemegang asset, baru dua surat yang respon, sementara 98 orang lainya tidak ada respon,” katanya.

Menurutnya, masalah asset sudah ada perjanjian atau Momerendum off Understanding (MoU) antara pemprov, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Malut. “Penandatangan MoU di saksikan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini dilakukan dalam rangaka penaganan baik perdata dan pidana,” ujarnya.

Kata dia, terhadap masalah asset baik itu kendaran maupun bangunan lainya yang masih dikuasi oleh pihak lain itu sudah menjadi perhatian pemprov. Hasil tindak lanjut dari MoU, pemprov berikutnya melayangkan surat pertama dengan waktu yang diberikan kepada pemegang asset selama 7 hari. Apabila tidak di respon, pemprov kembali melayang surat ke 2 dengan waktu 7 hari.

“Surat kedua juga tidak di respon, maka pempov menyerahkan ke penegak hukum untuk di tangani sesuai dengan hukum yang berlaku, dan itu pemegang kendaraan akan dikenakan penggelapan asset daerah,” tandasnya. (ces)
Komentar

Berita Terkini