|

DPRD Minta Pemkab Halbar Seriusi Diklatsar CPNS 2018

Abdul: Bukan Pungli, Itu Penyelamatan

Djufri Muhammad
HALBAR, BRN - Sebanyak seratus lima puluh dua calon peserta pendidikan dan pelatihan dasar (diklatsar) calon pegawai negeri sipil atas CPNS mengadu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat. Kedatangan mereka menanyakan regulasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) soal pengangkatan CPNS hasil rekrumen CPNS 2018 lalu.

Anggota DPRD Halbar, Djufri Muhammad mengatakan, ada kekhawatiran bagi peserta diklatsar. Pengangguhan ini menyusul lambatnya pengangkatan dan terancamnya masa depan peserta diklat.

“Sesuai dengan terhitung mulai tanggal atau TMT, pengangkatan mereka sebagai PNS itu Maret 2019. Ketentuannya apabila lewat, CPNS tersebut terancam diputihkan, inilah yang mereka khawatiran,” kata Djufri usai berdiskusi bersama perserta diklatsar, Selasa (8/10).

Menurut Djufri, ada solusi yang ditawarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar. BKD meminta partisipasi para peserta ikut pelatihan di November atau Desember tahun ini.

“Tapi ini juga berat dan jadi salah satu persoalan. Selain itu, peserta diminta partisipasi Rp9. 296. 000. Di sisi lain, mayoritas peserta pelatihan tahu kalau diklat semacam ini harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah, bukan tangungan. Inilah membuat mereka datang dan mengaduh di DPRD,” ungkapnya. 

DPRD, kata Djufri rencananya melaksanakan rapat dengan pendapat bersama sekertaris kabupaten selaku pembina kepegawaian, Kepala BKD dan Kepala BPKAD. Langkah ini menurunya menghindari adanya boomerang atau citra buruk bagi pemerintah. “Masalah ini harus di selesaikan. Solusinya diklat harus cepat dilaksanakan sesuai ketentuan, kalau kendalanya uang mungkin ada solusi lain bukan malah bebankan ke CPNS,” ujarnya.

Sekertaris BKD Halbar Abdul Latif menepis tudingan adanya pungutan partisipasi peserta diklatsar senilai Rp9.296.000. Abdul mengatakan, uang sebanyak baru tawaran.

Abdul bilang, belum dilaksanakannya prajabatan tersebut karena masih menunggu anggaran. “Sudah dianggarkan di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tapi belum diakomodir, kemungkinan besar 2020 baru baru diakomodir jumlahnya 1,4 miliar,” katanya.

Menurunya, sesuai surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) diklatsar tidak diakomodir di perubahan anggaran.  BKD pun langsung menyurat ke BKN dengan harapan bisa mengakomodir waktu pelaksanaan di 2020. “Tapi ternyata BKN sampaikan punya aturan-aturan di point dua, sehubungan itu dan mengingat masa percobaan CPNS 2018 di lingkungan Halbar adalah 1 Maret 2020. Artinya pelaksanaan diklatsar bisa dilaksanakan dalam rentan waktu sebelum 1 Maret 2020 ,” kata Abdul menjabarkan.

“Kalau lewat dari 1 Maret 2020 maka dilakukan pemutihan. Kami sudah buat pertemuan, tapi sebelum itu ada rapat membicara masalah ini (diklatsar)”.

Meski mengklaim tidak memungut biaya partisipasi, Abdul mengaku kasus secama ini pernah terjadi di 2017. Waktu itu, kata dia, ada sebagian CPNS 2017 terpaksa menguras kantong pribadi saat mengikuti hari pertama tes hari CAT di Kota Tidore Kepulauan. “Tapi setelah semua proses tes selesai, bawa kwitansinya dan uangnya langsung di ganti. Kejadiannya kan sama,” kata Abdul mencontohkan.

Dia menggap, tawaran partisipasi sebesar Rp9. 296. 000 bukan pungutan liar atau pungli tapi penyelamatan. Karena itu, Abdul meminta kepada peserta diklatsar menangggapi atau merespon dingin setiap solusi. (haryadi/red)
Komentar

Berita Terkini