|

Deprov Minta Gubernur Jangan Perbaharui Dokumen 27 IUP Yang Diduga Bermasalah


Anggota Deprov Malut, Sahril Taher
SOFIFI,BRN - Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) terhadap salah satu izin usaha pertambangan (IUP) Nikel di Halmahera Tengah itu merupakan warning bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk itu Pemprov Malut agar tidak lagi mempebaharui 27 IUP yang direkomendasikan dipansus angket DPRD Malut, sebab 27 IUP yang diduga bermasalah sudah dilaporkan ke KPK pada awal 2018 lalu.

“ Ini sebagai bentuk peringatan terhadap Pemprov agar lebih teliti pada 27 IUP yang diangketkan Deprov periode 2014-2019, pasalnya hasil pansus sudah dilaporkan pada KPK pada Februari 2018 lalu,”hal ini sampaikan Anggota Deprov Malut Sahril Taher via handphone Kamis (31/10/2019).

Sahril mengaku bahwa 27 IUP yang diangketkan Deprov beriode 2014-2019 terdapat adanya dugaan tindak pindana manipulasi dokemen, pasalnya sejumlah persyaratan tidak dipenuhi.” saya minta pada Pemprov Malut agar 27 IUP yang telah angketkan Deprov segera dicabut dan tidak bisa diperbaharui lagi, pasalnya ada dugaan tindak pidananya, bila perlu 27 IUP ini harus diblack list,”tegasnya.

Politisi partai Gerindra itu juga mengingatkan pada instansi teknis dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar tidak memproses lagi 27 IUP yang diduga bermasalah itu. Dalam laporan Pansus itu ada dugaan tidak pidananya.

”Rekomendasi Pansus terhadap 27 IUP pada Pemprov itu sudah jelas, dan harus ada tindakan dari Pemprov untuk tidak lagi memproses atau memperbaharui IUP tersebut”.

Anggota Deprov Malut dapil Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai itu meminta pada KPK untuk menindaklanjuti rekomendasi terhadap 27 IUP yang diduga bermasalah itu,”kami minta pada KPK untuk melihat lebih jauh lagi laporan Pansus terhadap 27 IUP yang telah dilaporkan pada KPK pada februari 2018 lalu,”bebernya.

Ia mengaku desakan ini bukan berarti bahwa Pemprov tidak mau ada investasi pertambangan di Malut namun berinvestasi dengan cara-cara yang sesuai dengan norma dan kententuan yang berlaku.

” Kita butuh investasi, tapi harus melalui mekanisme dan syarat-syarat harus dipenuhi, untuk itu Pemprov segera cabut 27 IUP itu yang diduga bermasalah,”desaknya.

Ia juga mendesak pada Gubernur Maluku Utara segera memberikan sanksi pada mantan kepala Dinas ESDM Malut Safruddin Manyilah dan Maftu yang diduga terlibat dalam 27 IUP itu, sehingga menjadi efek jerah.

” Saya dengan informasi mantan kadis ESDM Safrudin Manyilah suda ada di Malut .olehnya itu diharapkan penegak hukum segera menangkap yang bersangkutan karena diduga melakukan dintak pidana terhadap 27 IUP itu,”kata Sahril.(tim/red)

Komentar

Berita Terkini