|

BLH Malut Akui PT HJM Belum Miliki Amdal

Kepala DLH Provinsi Maluku Utara Fachrudin Tukuboya


SOFIFI,BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) menegaskan PT. Halmahera Jaya Mining (HJM) belum memiliki izin untuk Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Ya memang PT HJM sebelumnya belum punya Amdal, kerangka acuan KAK-nya itu dibuat masa ekspayernya 3 tahun. Tapi kalau sudah melewati 2019, maka itu sudah tidak bisa membuat izin,”kata Kepala BLH Malut, Fachrudin Tukuboya, yang dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (30/10/2019).

Menurutnya, pihaknya telah melakukan sidang untuk proses penerbitan Amdal serta melalui tahapan pembahasan Komisi Penilaian Amdal.

“Setiap warga negara yang bangun usaha pertambangan memiliki hak untuk mengajukan izin Amdal. Kalau berdasarkan surat mereka  (HJM) pengajuan izin Amdal itu sejak 2 tahun belakangan dan batasnya sampai 2019,”ujarnya.

Ia menuturkan, pihaknya  hanya meproses Amdal berdasarkan surat dari PTSP, setelah pihak perusahan melakukan koordinasi dengan PTSP. “Kita hanya melakukan proses sidang untuk Amdal dan itu proses sidang sudah kita lakukan,”jelasnya.

Fachrudin menambahkan, untuk penerbiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Kalau izin eksplorasi segala macam itu di PTSP. Jadi paling clear langsung ditanyakan ke PTSP,”tutupnya. (ces/red)


Komentar

Berita Terkini