|

Akademisi Nilai Pengadaan Mobil Baru Pemprov Hanya Memfasilitasi Diri

ilustrasi

SOFIFI,BRN –  Pengadaan 12 unit mobil dinas pemerintah provinsi Maluku Utara terkesan memfasilitasi diri, hal ini di katakan akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Hendra Kasim kepada wartawan via handphone Kamis (3/10/2019) 
Menurutnya, pengadaan mobil yang begitu banyak adalah sebuah pemborosan anggaran. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang urgen untuk dilakukan saat ini. Di tengah angka kemiskinan yang terus meningkat berdasarkan data BPS, selain itu utang Provinsi cukup besar menurut saya pengadaan kendaraan begitu banyak dengan nilai yang fantastis adalah pemborosan.
“ Sangat fantastis anggaran belanja 12 unit mobil baru senilai Rp 6.550 miliar, katanya”
Kata dia, gubenur lebih peka dan sadar prioritas, mana yang paling di butuhkan rakyat dan mana yang harus di prioritaskan oleh masyarakat dan daerah. Pemda Provinsi tidak peka terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat. Pemerintahan ini tidak hanya pemborosan namun juga tidak tau mana prioritas yang harus didahulukan. Inikan namanya hanya memfasilitasi diri saja
Terpisah Dekan Ilmu Pemerintahan Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara  Isra Muksin mengatakan belanja mobil dinas dari pemprov malut sebesar Rp 6 M lebih merupakan pemborosan anggaran, bahkan belanja mobil dinas tersebut tidak mendesak.
“ Alangkah bijaksana, pemprov malut mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan dasar masyaratakat misalnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,”ujarnya
Sebab, lanjut Isra, dengan harga kopra yang anjok saat ini pemprov harusnya mengalokasikan anggaran sebanyak itu untuk pengembangan ekonomi yang sifatnya produktif. Dengan kebijakan belanja mobil dinas tersebut menggambarkan bahwa keberpihakan pemerintah terhdap masyarakat masih minim. “Mestinya apararur menggunakan mobil dinas yang masih layak dipakai bukan pengadaan mobil baru yang hanya menghabiskan anggaran daerah,”katanya
Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan, dan jembatan yang belum tuntas serta hutang . pemprov yang menumpuk harusnya diselesaikan bukan menghamburkan uang itu gaya hidup pejabat yang elitis.
“Harusnya, diperiode kedua AGK ini menunjukkan niat baiknya untuk pembangunan daerah dengan efisiensi anggaran yang ada. Karena selama satu periode sebelumnya keberpihakan gubernur terhadap masyarakat masih minim. Hal ini dibuktikan dengan jalan lingkar halmahera yang belum tuntas,”ungkapnya.
Ia menambahkan, Bahkan, infrastruktur dasar sofifi sebagai ibu kota provinsi masih sangat minim dan memprihatinkan. Jika anggaran sebanyak itu diarahkan pada sektor produktif maka sudah pasti melahirkan implikasi positif terhadap pembangunan daerah karena jika hanya beli mobil dinas maka tidak berimplikasi terhadap kinerja aparatur.

Komentar

Berita Terkini