|

Wagub Kukuhkan AAIPI Malut

Wakil Gubernur Malut, Al Yasin Ali Kukuhkan AAIPI MALUT


TERNATE,BRN - Wakil Gubernur Maluku Utara Al Yasin Ali, Jumat (20/9) telah mengukuhkan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Maluku Utara (Malut).

Pengukuhan pengurus wilayah AAIPI Malut tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan pengurus Nasional AAIPI Nomor: KEP-056/AAIPI/DPN/2018 tanggal 25 September 2018 tentang pengesahan struktur organisasi AAIPI wilayah Maluku Utara periode 2018-2021.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Dewan Pengurus Nasional AAIPI, Sumiyati A.K M.F.M, dalam sambutannya menjelaskan bahwa, pembentukan AAIPI secara nasional ini merupakan metamorfosa dari Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Forbes APIP).  Karena kesadaran atas amanah untuk melaksanakan pasal 52, 53 dan 55 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern maka pejabat yang melaksanakan pengawasan intern dilingkungan instansi pemerintah wajib melaksanakan kode etik, standar audit dan pedoman telaah sejawat yang disusun oleh organisasi profesi.

"Dengan amanah tersebut Forbes APIP berkomitmen untuk meleburkan diri menjadi organisasi profesi yang kita sebut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)," katanya.

Seluruh AAIPI Wilayah termasuk Provinsi Maluku Utara diharapkan melakukan sosialisasi, mendorong, dan memantau penerapan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik, dan Telaah Sejawat dimana ketiga perangkat profesi AAIPI tersebut telah ditetapkan pemberlakuannya bagi seluruh APIP pada tanggal 24 April tahun 2014 dan telah dirilis pada tanggal 12 Juni 2014 pada acara Konferensi Auditor Intern Pemerintah di Kementerian Keuangan. Di samping itu DPN AAIPI telah menerbitkan beberapa pedoman antara lain Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko, Pedoman Perilaku AAIPI serta kerangka konseptual pengawasan intern pemerintah Indonesia. 

"Organisasi AAIPI Wilayah Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan peran APIP yang efektif, terus menerus mendorong peningkatan kapabilitas seluruh APIP di Provinsi Maluku Utara termasuk komitmen untuk memenuhi kebutuhan jumlah auditor sesuai beban kerja pengawasan dalam rangka mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Maluku Utara," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, AAIPI baik di tingkat Pusat maupun Wilayah diharapkan menjadi mitra bagi pemerintah dalam mendorong profesionalisme APIP. Apalagi Presiden dalam Rakornas Pengawasan Intern pada tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta dan RPJMN tahun 2015-2019 menghendaki APIP memiliki Kapabilitas pada Level 3 (integrated), dimana APIP mampu memberikan layanan assurance dan consulting, mampu melaksanakan perannya dalam menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan serta mampu memberikan saran kepada manajemen pemerintah daerah yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian. 

Rancangan RPJMN tahun 2020-2024 yang bertema,  “I ndonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”, APIP diharapkan secara nasional dapat berperan dengan efektif dalam mengawal Nawa Cita Presiden, mengawal keberhasilan pelaksanaan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat di Pemerintah Daerah agar terwujud sinkronisasi pembangunan antar pusat dan daerah, pemerintahan yang bersih, dengan tata kelola yang baik, ujarnya.

"Kami mengapresiasi seluruh Inspektorat di wilayah Provinsi Maluku Utara yang pada tahun 2018, telah mengadakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan telaah sejawat antar Inspektorat serta telah melaksanakan workshop/bimbingan teknis manajemen risiko dan perencanaan pengawasan berbasis risiko," katanya.

Sekadar diketahui, acara yang berlangsung di Grand dafam hotel Ternate itu dihadiri oleh, Wagub Malut, Ketua DPN AAIPI, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Perwakilan unsur Forkopinda Malut, Bupati Halbar, Wali Kota Tidore Kepulauan, Wakil Walikota Ternate, Inspektur Kabupaten/Kota, pimpinan OPD dan stakeholder terkait (ces).


Komentar

Berita Terkini