|

Tiga Pemda Raih Penghargaan Terkait Kinerja Penyelenggara Terbaik

Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Ahmad Pubaya 

TERNATE,BRN - Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah di 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, hasil evalusi laporan penyelengara pemerintah daerah (LPPD) Tahun 2018, terdapat tiga daerah kinerja penyelenggara pemerintah rendah yakni Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Halmahera Timur.

Kepala Inspektorat Provisi Maluku Utara Ahmad Purbadja saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/9/2019) mengatakan Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemeritantah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Malut oleh Direktorat Evaluasi  K  inerja dan Peningkatan Kapasitas  Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri), hasil evaluasi kinerja untuk kabupaten/kota ada tiga daerah yang terbaik yakni pertama Pemkot Tidore Kepulauan, kedua Halmahera Utara dan ketiga Pemkot  Ternate.

Sementara peringkat empat diduduki oleh Pemda Halmahera Barat, peringkat kelima kabupaten Pulau Morotai, Taliabu berada diperingkat ke enam dan Halteng berada di peringkat tujuh. 

kata dia, kinerja pemerintah daerah yang turun peringkat yakni Halmahera Selatan dari peringkat dua turun ke peringkat delapan, kabupaten sula dari peringkat lima turun ke peringkat 9 sedangkan Halmahera Timur tahun lalu peringkat tujuh turun ke peringkat sepuluh. “penilaian ini dilakukan pada beberapa aspek yakni pengambulan kebijakan, pelaksanaan kebijakan administrasi umum, pelaksana kebijakan urusan pemerintahan,”katanya.

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan asset Daerah Provinsi Malut menjelaskan Evaluasi kinerja penyelenggara  pemerintah daerah menggunakan metode menghitung dan menilai indeks komposit terhadapt dua variable utama yakni indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi.

“indeks kesesuaian materi penilaiannya dilakukan dengan membandingkat materi disajikan dalm laporan penyelenggara pemeritah daerah dengan meteri yang seharusnya disajikan sesuai PP Nomor 3 tahun 2007 meliputi urusan desentralisasi atau urusan wajib dan urusan pilihan, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan dan kelengkapan laporan RPJMD dan gambaran umum daerah.Sementara penilaian variabel indeks capaian kinerja  terdiri dari penilaian pada tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan,”ungkapmya.

Pubaya berharap dari hasil evaluasi ini butuh perhatian kepala daerah kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyiapkan data, sehingga tahun depan bisa diperbaiki dan peringkat juga naik, pasalnya peringkat terbaik ini akan diberikan penghargaan oleh Gubernur Malut.

” Kepala daerah harus evaluasi pada SKPD yang diketua langsung Kabag Pemerintahan serta Inspektorat di masing-masing kabupaten/kota untuk siapkan data untuk evalusi tahun depan,”harapnya.(ches)

Komentar

Berita Terkini