|

Pemprov Malut Dililit Hutang Pihak Ketiga 37 M

BAMBANG HERMAWAN
SOFIF, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih punya tunggakan atau hutang kepada pihak ketiga senilai 37 miliar rupiah. Akibatnya pemprov mengalami defisit lebih dari 77 miliar.

Tunggakan tersebut dibenarkan Plt Sekretaris Pronvinsi (Sekprov) Malut Bambang Hermawan. Bambang menyebut hutang itu merupakan hutang bawaan dari 2015, 2016, 2017, dan 2018.

“Tunggakan ini harus diselesaikan tahun 2019. Sebab APBD 2020 tidak ada lagi pembayaran hutang. Karena itu kami akan menyurat ke seluruh SKPD untuk selesaikan sebelum 20 Desember akhir tahun nanti,” kata Bambang di Gedung DPRD Malut, Selasa (10/9).

Bambang mengaku nilai tunggan sudah sudah paten. Artinya tidak ada lagi tambahan hutang di luar nilai dicantumkan daftar. Menurutnya, daftar hutang diakomodir kalau sudah dibuktikan dengan laporan audit. Karena berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD masih ada beberapa kegiatan bermasalah namun pemprov belum akui sebagai hutang sebelum ada audit Inspektorat Malut.

”tidak ada perubahan angka hutang ini. Terkait laporan hutang banggar kami belum akui sebelum ada audit inspektorat ,” bebernya.

Sementara Juru Bicara Banggar Deprov Malut Basrin Kanaha menyentil PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Basrin, pemerintah daerah wajib menyelesaikan atau melunasi semua tunggakan.

“ Banggar DPRD berikan kesempatan kepada TAPD untuk menyajikan data akurat dan pasti mengenai hutang bawaan tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh beban hutang dapat diselesaikan pada perubahan APBD 2019 sehingga pada tahun 2020 dan seterusnya APBD Malut tidak lagi terbebani dengan hutang,” bebernya. (ches/red)
Komentar

Berita Terkini