|

Pasca Putusan Sengketa Lahan, Mustakim Berharap Pemda Tidak Abaikan Hak Rakyat

Mustakim La Dee
TALIABU, BRN - Pasca Pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Bobong atas Sengketa Tanah Pasar Desa Nggele Kecamatan  Taliabu Barat Laut Pulau Taliabu, nomor perkara No.2/Pdt.G/2019/PN.Bbg Antara H. Lamusa sebagai penggugat melawan pemerintah Desa Nggele sebagai TERGUGAT I dan PEMERINTAH Daerah Pulau Taliabu sebagai TERGUGAT II, dalam putusan tersebut memenangkan penggugat, yang menerima gugatan penggugat untuk sebagian.

Sidang mendengarkan pembacaan putusan perkara perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri bobong dalam perkara sebagai mana hakim pengadilan negeri bobong yang telah membacakan putusan perkara perdata perbuatan melawan hukum  (13/09/19) Kamis Lalu, diruang sidang utama Pengadilan Negeri Bobong.

Bahwa penguasaan objek sengketa pasar desa nggele yang di kuasai dan melawan hukum oleh pemerintah desa nggele, kecamatan taliabu barat laut sebagai tergugat i dan pemerintah daerah kabupaten pulau taliabu yang dalam hal ini bupati pulau taliabu cq disperindagkop saat ini telah dimenangkan oleh penggugat  pada sidang tingkatan pertama " kata Mustakim La Dee kuasa hukum penggugat kepada awak media saat dikonfirmasi.

Menurutnya  tanah atau objek sengketa yang telah diperkarakan  pengugat di terima oleh pengadilan negeri bobong sehingganya atas objek sengketa tanah yang telah di bangun pasar oleh tergugat ii pemda pulau taliabu merupakan sah tanah milik penggugat.

Maka secara sah putusan pengadilan negeri bobong tingkat pertama di menangkan oleh penggugat. maka tergugat i dan tergugat ii secara sah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum " tegasnya.

"karena sesunggunya tanah objek sengketa tersebut adalah milik klien kami yang saat merasa  hak nya diabaikan oleh penguasa ,kami akan selalu memperjuangkan Keadilan dan Kebenaran kepada masyarakat  yang mencari keadilan "tandas nya.

Kalau berbicara hak masyarakat  yang dizolimi ,menurut saya masyarakat mana yang dizolimi?  seharusnya pihak kami yang zolimi kerena dia adalah masyarakat  yang merasa diabaikan oleh penguasa dalam hal pemerintah desa nggele " tanya mustakim pria yang disapa takim.

"harapan kami semoga kedepan tidak ada lagi pembangunan  yang mengabaikan hak - masayarakat dan pemerintah wajib melakukan  upaya ganti rugi serta melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat  sebelum melakukan kegiatan pembangunan yang dimana itu diatas lahan milik warga " tutup nya. (her/red )



Komentar

Berita Terkini