|

Mantan Pejabat Yang Belum Kembalikan Asset Wajib di Pidana

Penjabat Sekda Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan 
SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi tidak segan-segan melaporkan oknum manatan pejabat baik itu eksekutif maupun legislatif ke penegak hukum, apabila tidak bersedia mengembalikan assat milik pemerintah.

Pemprov Maluku Utara saat ini sudah tidak lagi memberlakukan yang namanya pemutihan atau penghapusan aset bergerak, sebab masalah itu juga sudah ada petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Siapapun dia yang belum mengembalikan asset milik pemerintah bisa di kenakan undang-undang penggelapan”, kata Penjabat Sekertaris Daerah (sekda) provinsi Malut Bambang Hermawan kepada wartwan di Kantor Gubernur Sofifi, Senin (16/9).
Bambang menambahkan, selain menjadi obyek supervisi KPK, pemprov juga bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk menarik asset yang belum di kebalikan. Pejabat yang belum mengembalikan asset wajib di kenakan undang-undang penggelapan, dan itu hukumnanya pidana.
“ Mereka akan di pidanakan, apabila tidak mengembalikan asset pemerintah yang di gunakan kepentingan pribadi”.
Perintah dari KPK itu semua aset yang penguasaannya tidak di tangan pemerintah daerah maka wajib dilakukan penarikan. Penarikannya melalui kerjasama Kejati sebagaimana penandatanganan PHS sebelumnya,” beberya.
Bambang mengatakan dalam penandatanganan PHS itu langsung disaksikan lembaga antirasuah tersebut. Kesepakatan PHS semua asset wajib diserahkan kembali kepada pemerintah provinsi termasuk kendaraan-kendaraan yang dikuasai para mantan pejabat.
Bambang menyebut ada banyak aset yang di tarik nanti. Meski begitu, belum merinci satu per satu asset yang di maksud. “Asset bergeraknya banyak. Bukan hanya kendaraan, tapi ada juga tanah dan gedung, dengan nilai kisaran Rp. 28 Miliar. Setelah di tarik selanjutnya di lelang secara terbuka,” katanya.

Ditanya soal pengadaan asrama mahasiswa Malut di Surabaya yang diduga dokumennya kepemilikanya atas nama pribadi bukan pemerintah, Bambang mengaku sudah memerintahkan dan melimpahkan ke kepala kantor penghubung sebagai pengelolah asset. 
“ Terkait dengan permasalahan yang ditemukan, kita proses secara hukum. Semuanya kita proses. Kami baru lakukan pendataan masalah atau istilahnya pemapingan. Setelah di maping, ditentukan status maslahnya kemudian dilaksanakan tindaklanjutnya. (tim/red)


Komentar

Berita Terkini