|

Majelis Kehormatan Partai Gerindra Keluarkan Surat Penundaan Pelantikan Wahda Zaenal Imam

Surat Penundaan pelantikan Anggota DPRD  Malut, Wahda Zaenal Imam

TERNATE,BRNMajelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya mengeluarkan surat nomor. 09-062/A/MK-GERINDRA/2019 tanggal 3 September, tentang penundaan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Ternate-Halbar, Wahda Zaenal Imam. 

Surat yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gubernur, Sekertrasi daerah, dan ketua dan sekertaris DPD partai Gerindra Provinsi Maluku Utara.

Alasan penundaan pelantikan Wahda Zaenal Imam sebagai anggota DPRD malut dikarenakan,saat ini masih dalam tahapan proses persidangan mahkamah partai atas laporan perselisihan pemilihan legislatif tahun 2019 dapil I Ternate-halbar  provinsi Maluku Utara di tingkat pusat, maka di mohon kepada Mendagri, gubernur, ketua DPRD Malut untuk menunda proses pelantikan Wahda Zaenal Imam sebagai anggota DPRD prioda 2019-2024 sampai ada keputusan resmi dari DPP partai Gerindra.Ungkap Hamka Hasyim kepada redaksi Brindonews.com via WhatsApp Sabtu (14/9/2019).

Menurutnya, alasan penundaan pelantikan Wahda Zaenal Imam, karena pada tanggal 20 Mei tahun 2019, Dewan Piminan Pusat menerima surat dari DPD Gerindra nomor MU/05-26/B/GERINDRA/2019, tentang pemecatan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Hamka Hasyim caleg dprd provinsi malut dapil I, tanpa alasan yang jelas.

Menanggapi surat tersebut, atas nama Hamka Hasyim meyurat ke DPP partai Gerindra pada tangga 26 atas keberatan atas keberatan tentang dugaan kecurangan perselisihan hasil suara pada pileg tahun 2019, sebab yang bersangkutan melaporkan untuk pencabutan KTA itu tanpa alasan yang jelas, kata dia.

Dari kedua surat tersebut DPP partai akhirnya mengeluarkan surat nomor 08-0049/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 1 Agustus tentang Majelis kehormatan partai DPP yang mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legisltaif yang tidak dapat diselesaikan di tingkat DPP,DPD dan DPC partai gerindra, bebernya.

Hingga saat ini belum ada keputusan dari Mejelis Kehormatan DPP, olehnya itu apapun keputusanya harus di hargai, sebab keputusan tertinggi ada di majelis partai.

“ Apapun keputusan yang dikeluarkan Mahkama, saya secara pribadi tetap menerima dan menghargai”, (tim/red).


Komentar

Berita Terkini