|

Lima Tahun Dinkes Malut Bayar Gaji PNS Siluman


Idhar : Akan kami kembalikan Kasda

foto ilustrasi uang tunai 

SOFIFI,BRN - Rupanya pemerintah provinsi Malut  dengan sengaja membayar gaji pegawai negeri sipil siluman selama lima tahun, sebut saja dokter  Spesialis mata Irwan Tjandra yang bersatus pns di dinas kesehatan Provinsi Maluku Utara yang namanya tidak terdata di SAPK BKN.

“ Iya benar yang bersangkutan masih menerima gaji setiap bulan, padahal  lanjut sekolah dari dari dokter spesialis ke doktor, dan telah menyelesaikan sekolah jadi saat ini sedang ajukan pemberhentian,”hal ini sampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Malut Idhar Sidi Umar pada wartawan di halaman kamtor Gubernur, Selasa (24/9/2019).

Idhar mengaku bahwa selama lanjut sekolah, Dokter Irwan Tjandra terimah gaji, selama beberapa tahun tanpa menjalankan tugas sehingga pihak telah menghentikan sementara pembayaran gaji pasalnya yang bersangkutan saat sedang ajukan pemberhentian.

” Hampir 3-4 tahun yang bersangkutan tidak aktif lagi, jadi sebagian gaji kami tahan sebagian sudah diterima, jadi kami akan minta inspektorat untuk audit, agar  yang bersangkutan segera mengembalikan ke Kasda”singkatnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara Idrus Assagaf saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya terkait dengan status pegawai dokter Irwan Tjandra di Provinsi Maluku Utara, yang bersangkutan bermasalah karena tidak ikut pendaftaran ulang pegawai negeri sipil ( PUPNS) sehingga data tidak tercaver lagi pada BEZETING BKD Provinsi Malut.

” Setelah saya suru staf saya cek data, yang bersangkutan pegawai provinsi, tapi tahun 2015 yang bersangkutan (Dokter Irwan Tjandra) tidak ikut PUPNS sehingga tidak tercover lagi pada Bezeting BKD Provinsi Malut,”Katanya.

Bahkan kata Idrus bahwa dicek data lebih lanjut di SAPK BKN, bahwa data yang bersangkutan tidak ada lagi, bahkan untuk saat ini yang bersangkutan belum diketahui tugas dan tempat baru.”data yang bersangkutan di SAPK BKN sudah tidak ada karena pada tahun 2015 lalu yang bersangkutan tidak PUPNS,”singkatnya seraya menambahkan untuk gaji, BKD tidak punya kewenangan, itu urusan Dinas Kesehatan (tim/brn)
Komentar

Berita Terkini