|

Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Halbar Meningkat

Fransiska Renjaan
JAILOLO, BRN - Kasus Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terus bergerka naik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Halbar mencatat enam kasus.

Kepala DP3A Halbar Fransiska Renjaan menyatakan, dari jumlah itu ada kenaikan 3 kasus menjadi 6 kasus dibanding pada 2018 hanya 3 kasus. “Ini tercatat dari Januari hingga September 2019. Perkara yang dilaporkan ke kami itu kebanyakan pemerkosaan,” katanya, Senin (30/9).

Fransiska mengatakan hal yang sama terjadi pada kasus kekerasa fisik. Selama periode 2018 kurang dari 7 kasus di tangani. Semantara kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT mengalami penurunan.

“Tahun ini kami belum mendapat atau menerima laporan soal kekerasan fisik terhadap anak. Untuk KDRT dari 27 kasus di 2018 turun menjadi 22 kasus di 2019. Penurunannya 5 kasus,” terangnya. “Yang menonjol di tahun ini yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak,” katanya menambahkan.

Menurutnya, tingkat kekerasan baik seksual maupun KDRT yang tercatat di DP3A Halbar belum terdata semuanya. Dia meyakini masih ada sejumlah kasus kekerasan diluar sana belum dilaporkan.

Dahulukan Langkah Persuasif

Fransiska mengemukanan, proses penyelesaian masalah mengutamakan langkah persuasif. Jalur hukum boleh saja diambil kalau proses mediasi tidak membuahkan hasil. “Tapi kalau kekerasan seksual kita langsung rekomendasi ke Polres guna di proses hukum secepatnya. Kalau korban seksual ini jika dari pihak keluarga mau visum, kita dampingi si korban, begitu juga dengan pelayanan. Rehabilitasi tetap dilakukan, karena umumnya mereka alami trauma,” katanya.

Di Halbar sendiri pemerintah kabupaten dan DPRD setempat belum lama ini menyetujui dan mengesahkan Peratutan Daerah atau Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Produk hukum daerah ini diharapkan menjadi tameng bagi kaum hawa maupun anak terhadap pelbagai kejahatan yang mengancam mereka.
Fransiska berharap adanya perda tersebut membawa angin segar. Selain meningkatkan peran lembaga pemasyarakatan, juga memberikan ruang bagi masyarakat terlibat langsung.

“Ruang-ruang itu misalnya, forum anak, atau komunitas-komunitas sosial lainnya yang memang arahnya kesana (pencegahan kekerasan anak dan KDRT). Akan ada juga forum perlindungan anak terpadu dan Satgas PPA,” katanya.

Fransiska mengatakan, Satgas PPA bertujuan melindungi sekaligus menjangkau perempuan-perempuan di desa. tiap-tiap desa ditempati 2 anggota satgas. “Mereka-mereka itulah yang berperan aktif dan di bantu pemerintah desa mengakomodir lembaga-lembaga tersebut. Membuat kegiatan-kegiatan menyangkut pencegahan semacam sosialisasi yang didanai oleh dana desa ,” katanya.

“Dais dinas selalu siap kalau di undang menjadi narasumber kegiatan,” sambungnya. (haryadi/red)
Komentar

Berita Terkini