|

Inspektorat Minta Banggar Tunjukan Data Utang Secara Tertulis

AHMAD PURBAYA

SOFIFI, BRN - Rupanya badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara hanya menyampaikan secara lisan  terkait dengan temuan utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada sejumlah kegiatan, namun secara tertulis belum disampaikan utang mana yang diragukan Banggar pada pemerintah, sehingga Inspektorat belum turun melakukan audit.

Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbadja saat dikonfirmasi mengaku telah mendapatkan surat perintah dari plt Sekda Malut melakukan koordinasi dengan Banggar Deprov terkait dengan temuan utang di beberapa kegiatan.”kami akan bentuk tim untuk menguji data utang yang diragukan banggar Deprov pada beberapa proyek, sehingga dalam waktu depat kami akan bertemu dengan banggar untuk minta data,”katanya.

Lanjut Ahmad mengatakan pada prinsipnya Inspektorat akan menindaklanjuti temuan Banggar Deprov terkait dengan keraguan temuan utang pada beberapa kegiatan yang diduga bermasalah itu, untuk itu pihaknya akan meminta data utang yang diragukan Banggar secara tertulis. 

”Data utang yang diragukan Banggar ini di kegiatan-kegaiatn mana belum kami kantongi, sehingga kami di perintahkan oleh Sekda untuk berkoordinasi dengan Banggar minta data kegiatan utang yang diragukan Banggar secara tertulis, untuk di uji kembali,” bebernya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Malut Ishak Naser mengatakan bahwah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 yang baru saja disahkan oleh DPRD Malut, telah dianggarankan Rp 97 meliar lebih unntuk pembayaran utang pada pihak ketiga. ” Kami sudah anggarankan 97 meliar lebih pada APBD-P 2019 untuk pembayaran utang,”ungkapnya. (el)

Komentar

Berita Terkini