|

Empat Ranperda Disahkan di Akhir Periode


HALBAR, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Halmahera Barat mengesahkan empat rancangan peraturan daerah atau ranperda menjadi peraturan daerah atau perda. Pengesahan empat perda dijelang akhir periode ini setelah dilakukan paripurna ke-I masa persidangan III 2019 di ruang sidang utama DPRD Halbar, Jumat (20/9).

Ketua DPRD Halbar Juliche D. Baura mengatakan, empat perda disahkan itu
Perda Pengelolaan Persampahan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Layak Anak, dan Perda Pernyataan Modal.

“Penyertaan modal ke Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) ini dalam rangka Pemkab Halbar Kepada mendukung program air bersih pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah sebagaimana tujuan dari sebuah penyertaan modal sekaligus mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan pelayanan air bersih yang sehat dan berkualitas,” kata Juliche.

Menurutnya, pengesahan Perda Pengelolaan Persampahan mengingat pengolahan sampah di Halbar masih terbilang sangat tradisional. Pola pengelolaan yang dipakai masyarakat acapkali tanpa memikirkan dampak primer terutama kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

“ Ini sangat penting. Sehingga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat bagaimana mengolah sampah tanpa membebani lingkungan. Selain itu, pengolahan sampah yang memiliki potensi dan nilai ekonomi yang besar serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat,” katanya.

Anggota dewan dua periode ini mengatakn selain penting mendorong produk hukum daerah soal sampah, Halbar juga perlu punya peraturan daerah dimana memuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Ini tujuannya agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal. “Perda perlindungan hak-hak perempuan dan anak sangat-sangat penting. Upaya preventif dan represif ini dalam bentuk pengaturan produk hukum daerah,” kata Sekretaris DPC PDIP Halbar itu.

“Perda Perlindungan Perempuan dan Anak ini adalah strategi dan tindakan pemerintah untuk meminimalisir, bahkan menghapus kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat Halmahera Barat,” kata Juliche menambahkan.

Politisi PDIP ini mnegemukakn, kebijakan pencanangan Perda Kabupaten Layak Anak merupakan komitmen pemerintah dan masyarakat mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak anak dalam segala bidang kehidupan.

“ Ini merupakan langkah awal dan landasan kuat pengimplementasian kebijakan Kabupaten layak anak. Diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat Halbar terhadap pemenuhan hak-hak anak dan bagi pemerintah daerah dan kiranya dapat menguatkan fungsi pemerintah yang mampu merespon cepat kasus-kasus berkenaan dengan anak serta mampu memberikan pilihan-pilihan solusi,” katanya.

Danny Missy mengatakan pengambilan keputusan dan persetujuan empat perda tersebut merupakan wujud konsisten dan kemitraan yang baik dalam bidang regulasi antara pemda dan DPRD sebagai instansi berwenang dalam pembentukan produk hukum daerah.

“Tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah guna memperbaikinya di masa akan datang. Empat perda ini akan ditindak lanjuti dengan langkah-langkah konkrit guna mengatasi beberapa permasalahan yang ada tentunya kami tetap berkomunikasi dan bersama sama di dukung oleh DPRD Halbar,” katanya. (haryadi/red)
Komentar

Berita Terkini