|

Diduga Rekayasa Absen Pegawai Pembayaran TTP

Ahmad Purbadja
SOFIFI, BRN - Inspektorat Provinsi Maluku Utara  dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan internal terhadap pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) pegawai dilingkungan Provinsi Malut, pasalnya ada indikasi rekayas atau manipulasi absensi kehadiran pegawai, selain juga ada pegawai sudah pindah namun masih menerima.

Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbadja saat kepada wartwan belum lama ini mengaku, pembayaran TTP pegawai berdasarkan pada kehadiran pegawai, sehingga secara umum TTP sudah disalurkan ke pegawai, namun ada laporan dugaan rekayasa absen kehadiran pegawai.”Dugaan informasinya ada reakayasa absensi oleh bendahara, sehingga pihaknya akan melakukan menyelidikan melalui investigasi,” ujarnya.

Pembayaran TTP di tahun 2017 dipersoalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut, sehingga akan menjadi koreksi untuk itu pihaknya akan melakukan pemeriksaan disetiap satuan kerja perangkat daerah.”Temuan TTP ini, akan menjadi koreksi untuk pelaksana dan pembayaran TTP sekarang ini akan dilakukan audit forensic oleh inspektorat disetiap SKPD.  saat ini tim sudah terbentu,” katanya menambhakan.

Pemeriksaan dilakukan, karena Inspektorat Provinsi Malut menduga ada indikasi dugaan manipulasi data pegawai di SKPD, misalnya pegawai sudah sudah pindah ke tempat lain, namun gaji dan tunjangan masih masuk atau diterimah. ”Dugaan ini masih sebatas informasi, jadi Inspektorat akan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkam bukti-bukti dugaan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan jika indikasi itu benar, maka akan disampaikan ke Gubernur, dan Sekda Malut untuk dihentikan pembayaran, jangan sampai timbul kerugian negara  atau daerah.

Sekedar diketahui, Tahun 2017 lalu, pembayaran TTP pegawai sempat disoal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut, pasalnya pembayarn TTP tidak memilik dasar hukum. Bahkan hasil temuan pantia kerja (Panja) DPRD Malut bahwa realisasi pembayaran hanya Januari-Februari sementara realisasinya sebesar 60,23 persen dari anggaran sebesar Rp 172 meliar lebih, sehingga Panja DPRD Malut merekomendasikan pada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (brn/red)
Komentar

Berita Terkini