|

Diduga Korupsi DD dan ADD Kades Loseng Di laporkan ke Polres

Foto Ilustrasi Uang Tunai 

TALIABU, BRN - Diduga korupsi anggaran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa tahun 2017-2018 dan tahap satu 2019, kepala desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Harnono La Yai di laporkan ke  Polres Kepulauan Sula (Polres Kepsul) dan Kejaksaan Negeri Sanana (Kejari), Senin 02 september 2019 belum lama ini.

Salah satu warga Desa losseng, Muhammad Nasir Kamarullah pada Brindonews.com Sabtu, (07/09/2019) via handphone mengatakan bahwa, ada beberapa pokok persoalan yang di lakukan oleh kepala desa losseng, pada pengelolaan anggaran DD dan ADD yang menurut masyarakat tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan dana desa itu sendiri, juga ada dugaan terjadinya mark up dan korupsi sehingga masyarakat bersepakat untuk melaporkan kades kepada pihak kepolisian dan jaksa.

“jadi ada dugaan mark up dan terindikasi korupsi pada pengelolaan anggaran DD dan ADD mulai dari tahun 2017-2018 dan tahap satu 2019 hal ini yang membuat masyarakat desa loseng bersepakat untuk melapor kepala desa Harnono La Yai ke pihak kepolisian dan jaksa untuk di tindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku”.

Kata dia, ada beberap poin penting yang dilaporkan ke penegak hukum, yakni kami masyarakat desa loseng meminta kepada Kapolres Kepulaun Sula segera memeriksa kepala desa loseng terkait dugaan penyala gunaan DD dan ADD tahun anggaran 2017-2018 dan 2019 tahap satu, APBDes yang di  informasi tahun anggaran 2019 suda tidak mengacu pada asas pengelolaan keuangan desa yang transparan,akuntabel dan partisipatif serta tidak di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu juga, selama dalam proses pencairan dana desa kades tidak perna lakukan rapat bersama msyarakat baik pengusulan mau pun setelah pencairan, sadisnya lagi dokumen APBDes itu tidak di berikan kepada BPD dan masyarakat, dokumen APBDes kades jadikan sebagai hal yang bersifat rahasia.

 “jadi selama ini dokumen APBdes itu juga kades tidak diberikan di BPD masyarakat juga tidak bisa lihat dokumen itu, kata kades dukomen itu tidak bisa masyarakat lihat kalau masyarakat lihat dokumen APBdes itu sama saja dengan dia kasi talanjang admistrasi desa, ”tutupnya. (her/red)

Komentar

Berita Terkini