|

Utang Pemprov Bengkak Menjadi 100 M

Wahda: Utang di Luar LHP BPK Tak di Akomodir

WAHDA Z. IMAM
TERNATE, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Deprov) Maluku Utara menemukan indikasi pembengkakan utang kepada pihak ketiga. Ini ditemukan setelah di kroscek dan dilakukan rapat bersama SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Ketua Komisi I Deprov Malut, Wahda Z. Imam menyatakan, secara formal pengakuan utang di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Malut senilai Rp. 53 miliar. Jumlah itu naik menjadi 90 M dari total utang yang tercatat dalam LHP BPK.

“Kemudian di cek lagi dalam rapat SKPD, mereka bentangkan utang membengkak menjadi 100 miliar lebih,” kata Wahda di Hotel Batik usai FGD ranperda tentang tata kelola dan keterbukaan informasi publik, Selasa (13/8).

Wahda mengatakan, mekanisme pengusulan anggaran pembiayaan utang pada APBD-P Deprov tetap mengacu atau merujuk pada LHP BPK. Data formal ini dipakai untuk bisa menampung usulan pada perubahan anggaran nanti. “Jadi kita tetap formal. Jika lebihnya maka jelas dewan melalui Badan Anggaran (Banggar) tidak akan sahkan utang lebih dari apa yang tertera dalam LHP BPK 2019,” katanya.

Tidak diakomodirnya jumlah utang diluar LHP itu menurutnya sudah sesuai ketentuan. Menurutnya, tunggakan atau utang bawaan kepada pihak ketiga tersebut belum diakui secara formal. “Dewan tidak akan mungkin terima dan sahkan sebagai utang. Kenapa ?, karena utang yang belum di periksa BPK sehingga belum ada pengakuan secara formal,” katanya.

Tidak hanya menemukan indikasi pembengkakan tunggakan, Deprov juga menemukan adanya selisih utang antara TAPD dan data tunggakan per-SKPD. Deprov mencatat pengakuan besara utang TAPD melalui rancangan KUA-PPAS lebih rendah ketimbang besaran utang di tiap SKPD.

“Di SKPD itu lebih tinggi nilainya dari utang yang di catat TAPD. Ini problem dewan sehingga kami perlu menyisil dengan melihat bukti-bukti otentik tentang suatu pengakuan utang. Pengakuan utang itu cuma satu, apabila sudah ada LHP BPK yang kami jadikan rujukan terima atau tidak utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga itu,” katanya. (ko/red)
Komentar

Berita Terkini